Skip to main content

Soal Pilgub Jatim, DPP Hanura Tunggu Hasil Rekom DPC

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Jatim pastikan untuk mengusung nama Cagub Jatim, masih menunggu usulan dari bawah. Hal ini penting, karena ditingkat gressroat yang lebih tahu siapa yang akan didukung sekaligus diusung dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Ketua DPP Partai Hanura, Osman Sapta Odang (Oso) menegaskan untuk saat ini Hanura belum menentukan nama yang akan diusung sekaligus didukung dalam Pilgub jatim 2018 nanti. Namun DPP menunggu hasil kerja DPC dan DPD untuk mengusulkan nama-nama yang akan dicalonkan nantinya.

'' Yang pasti kita mengusung dan mendukung Cagub yang dijamnin menang. Namun untuk sementara ini kami serahkan dalam proses penjaringan melalui DPC dan DPD,''tegas pria yang juga Ketua MPR RI dalam acara konsolidasi kader di Shangril-La Hotel, Minggu (30/7).

Ditambahkannya, jika DPD Hanura Jatim sebenarnya telah membuka pendaftaran. Tapi hingga kini pihaknya belum mendapat laporan siapa saja calon yang sudah mendaftar. Karena itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya di bawah. Karena mereka lebih tahu detail siapa calon yang dikehendaki oleh rakyat.

'' Sejak awal kami sudah sampaikan kepada kader, jika Hanura harus berpihak kepada rakyat. Demikian dengan calon yang akan kita dukung nantinya harus dekat dengan rakyat. Terus siapakah mereka, sampai saat ini kita belum menentukan,'' lanjut OSO saat di dampingi wakil ketua DPD Hanura Jatim Bambang Rianto

Bagaimana dengan nama Wagub Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan nama Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansyah, menurut Oso sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan keduanya. Untuk itu pihaknya belum tahu akan mengusung siapa," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...