Skip to main content

Cinta Pendidikan, Saiful Rachman Tolak Ajakan Pakde Karwo Maju Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman memastikan tidak akan mendaftar di Partai Demokrat sebagai calon wakil Gubernur Jatim. Pria tiga anak ini lebih memilih fokus untuk membenahi pendidikan di Jatim. Saiful Rachman menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo yang berkali-kali memberi kesempatan dan mengizinkan serta mendorong agar ikut mendaftarkan diri ke Partai Demokrat.

"Beberapa kali pertemuan dengan Pakde, saya selalu diminta ikut mendaftar di Partai Demokrat pada Pilgub kali ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya, namun saya masih mencintai dunia pendidikan," kata Saiful Rachman, Rabu (26/7)

Menurutnya, Pakde Karwo sudah memberi amanat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, tidak etis bila harus melepaskan amanat itu ditengah jalan.
Apalagi, sejak SMA dan SMK diserahkan ke Provinsi banyak yang harus dibenahi. 

"Sangat disayangkan bila pengelolaan ini harus mulai dari nol lagi, sementara sudah saya benahi dari berbagai sektor dan berjalan bagus," katanya.

Keberhasilan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen, disusul Penerimaan Pendaftaran Siswa Didik baru (PPDB) Tahun 2017, sukses. Karena itu, lanjut Saiful Rachman, keinginan Pakde Karwo agar saya ikut mendaftar, dengan berat hati belum bisa dipenuhi. 

"Pendidikan ini harus dikelola dengan profesional, bila saya ikut maju d Pilgub, muncul duplikasi kepentingan, antara pendidikan dan politik. Saya tidak ingin itu terjadi pada pendidikan di Jatim. Sebab, pendidikan Jatim membutuhkan kosentrasi penuh," ujarnya.

Bila rakyat menghendaki maju. Saiful menyatakan dirinya adalah birkorat murni, ada Gubernur maka bila ada keinginan itu, maka harus mendapat restu dari pimpinan.  Etika birokrasi, lanjutnya, tetap harus dijaga. "Saya tetap tawaduk dan hormat dengan Pakde, bila rakyat menghendaki saya, maka juga tidak lepas dari restu Pakde," katanya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...