Langgar Perda IMB, Pemkot Segel Reklame JJ Promotion

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun belum mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pemkot Surabaya, JJ Advertising atau JJ Promotion selaku biro reklame yang berkantor di jalan Jemursari Surabaya nekat mendirikan bangunan reklame ukuran 4 x 6 di Bundaran Waru perbatasan antara Sidoarjo - Surabaya.

Sugeng selaku pelaksana proyek ketika ditemui dilokasi mengatakan, untuk pengunaan persil sudah ada ijinnya dari Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) V Waru Sidoarjo karena ini wilayah provinsi." Saya sempat lihat sudah ada ijin dari balai besar, dan saya hanya pelaksana proyek, soal ijin reklame kita tidak tau,"terangnya, Jumat (14/7).

Lanjut Sugeng, JJ Promotion kantornya ada di jalan Jemursari, karena ini masuk wilayah provinsi jadi ijinnya dari balai besar," Cuma satu titik ini saja, dan lainnya hanya ornamen, pembangunan baru satu setengah bulan,"imbuhnya.

Hal itu dibenarkan Wahyu Humas Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) V Waru Sidoarjo ketika dikonfirmasi melalui Whast,App (WA) menjelaskan, bahwa itu sudah ada ijinnya dari BBJN V Waru Sidoarjo," Sudah ada ijinnya, ijin pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan saya ngak tau persis kapan keluarnya, yang jelas sudah ada ijin dari balai besar," jelasnya, singkat.

Dilain tempat, Lasidi Kabid Perijinan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) pemkot Surabaya ketika dikonfirmasi mengatakan, Barusan sudah dicek teman-teman dan itu masuk wilayah Surabaya. Sudah diberi tanda silang (Segel) dan akan dipanggil pemiliknya.

" Itu prosesnya, sudah mengurus ijin di pemkot, tapi masih proses tinggal bayar pajak. Tapi untuk surat ijin pemasangan reklame (SIPR) belum. Lah, itu nanti di denda bayar dobel dan restribusi bayar seratus persen, karena dia bangun duluan, kalau nanti sudah bayar dan SIPR keluar baru boleh melanjutkan lagi,"terangnya, Sabtu (15/7).

Lasidi juga menambahkan, itu ternyata belum jadi, masih masang rangka-rangkanya.Tapi tetap kena denda," Itu punya JJ Promotion, nanti akan kita panggil di BAP, untuk menghentikan kegiatan. Untuk saat ini masih disegel karena melanggar Perda IMB Nomor 7 Tahun 2009,"imbuhnya. (pan)