SURABAYA (Mediabidik) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya mendorong Dinas Pendidikan kota Surabaya agar memastikan siswa miskin yang tak tertampung di sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan biaya dari pemerintah kota.
Pasalnya, anggota komisi D, Reny Astuti, Sabtu (1/7) memperkirakan, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri tahun 2017, sekitar 1.500 siswa yang mendaftar melalui jalur mitra warga tak diterima.
"Kuotanya untuk masuk SMP Negeri hanya 5 persen, tapi pendaftar dari siswa miskin sangat banyak," terangnya.
Reny mengaku, tahun ini, Dinas pendidikan telah menggagas jalur mitra warga sekolah swasta bagi siswa yang tak masuk sekolah negeri. Namun demikian menurutnya, sebelumnya harus ada verifikasi dan dipastikan, mereka yang berasal dari keluarga tak mampu masuk data base siswa tak mampu kota Surabaya terlebih dahulu.
"Kemudian didampingi dan diperlakukan sama dapat sekolah swasta," tegas Politisi PKS.
Reny mengatakan, kebijakan memberlakukan jalur mitra warga disekolah swasta, berlaku untuk seluruh sekolah yang ada, termasuk yang bonafide. Untuk itu, Ia berharap, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan sosialisasi ke semua sekolah swasta. Meski Reny yakin, sekolah swasta akan menjalankannya.
"Saya kira sekolah swasta juga mempunyai semangat yang sama untuk membantu siswa yang tak mampu," katanya.
Anggota Komisi D ini mengakui, solusi untuk mengatasi siswa miskin yang tak masuk sekolah negeri adalah membuka jalur mitra warga di sekolah swasta. Pasalnya, apabila ada penambahan kuota peserta PPBD, khusus jalur mitra warga dinilai akan bertentangan dengan Permendikbud tentang Standar Pelayanan Minimal.
"Di Permendikbud, ada batasan jumlah siswa per kelas," tutur Reny.
Menurutnya, berdasarkan Permendikbud jumlah siswa per kelas maksimal 32 anak. Sedangkan, di Surabaya saat ini maksimal 38 siswa.
"Sebenarnya melebihi, tapi ini mungkin kesempatan anak Surabaya masuk negeri lebih besar," tandasnya.
Reny khawatir, apabila jumlah siswa per kelas over kapasitas akan berdampak pada kualitas pembelajaran, karena perbandingan siswa dan guru tak optimal.
"Solusinya memang selain menambah sekolah negeri seperti yang dilakukan pemerintah kota sekarang, juga ada pembinaan dan peningkatan kualitas sekolah swasta," harapnya.
Di sisi lain, Alumnus ITS Surabaya ini, menambahkan, dengan selesainya proses PPDB di 54 SMP Negeri tak ada penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan yang ada dalam petunjuk resmi PPDB Surabaya."Jika ada harus diumumkan resmi dan proses dijalankan secara transparan," tegasnya.
Karena menurutnya, berdasarkan pantauannya di sekolah-sekolah pada tahun sebelumnya,a da kuota tambahan yang masuknya tak memenuhi azas PPDB."Harus dievaluasi, tahun lalu tak boleh terjadi di tahun ini," pungkasnya. (pan)
Comments
Post a Comment