Skip to main content

Muhammadiyah Siap Rekomendasikan Nama Calon di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah Nahdlatul Ulama (NU) gencar menyuarakan calon gubernur (cagub), kini giliran Muhammadiyah yang buka suara di Pilgub 2018. Sebuah diskusi pun digagas untuk mencari sosok pemimpin bagi Jatim.
          
Ketua lembaga hikmah kebijakan publik pimpinan wilayah Muhammadiyah Jatim Suli Da'im mengatakan, sebagai lembaga yang mewakili Muhammadiyah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dirinya juga ingin memberikan gambaran serta masukan terkait Pilgub 2018. 

"Bahkan kalau memungkinkan menawarkan kepada partai politik. Sebab, mereka ini yang mempunyai tugas dalam mengusung calon kepala daerah," ujar Suli, Jumat (14/7). 
         
Sikap tersebut bukanlah sebagai respon untuk menyaingi NU yang telah memberikan rekomendasi terkait Pilgub. Suli melanjutkan, sebagai organisasi yang memiliki ribuan lembaga pendidikan, sumber daya manusia (SDM) Muhammadiyah punya kualifikasi untuk ditawarkan ke masyarakat. Maka dari itu, alangkah baiknya jika bisa padu antara NU dan Muhammadiyah dalam mencari pemimpin di Jatim. Melihat kondisi provinsi dengan penduduk 32 juta jiwa ini yang religius. 
         
"Karena apapun memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Jatim memungkinkan untuk duduk bersama membicarakan pemimpin mana yang disukai. Kemudian dibawahnya bisa tercipta satu kesatuan. Sehingga tercipta Jatim lebih kondusif, bermartabat, berkeadilan dan membangun lebih bagus lagi," urainya. 
         
Oleh sebab itu, pria yang juga anggota DPRD Jatim ini telah menggagas sebuah diskusi tentang bagaimana membangun Jatim kedepan. Seluruh tokoh masyarakat, partai dan nama yang muncul dalam bursa cagub pun diundang. Hal ini selaras sebagai tugas pengurus Muhammadiyah Jatim untuk memberikan masukan kepada para pemimpin.

"Kami menungu ruang yang tepat untuk mengumumkan itu (calon gubernur). Tapi setidaknya siapapun yang dimunculkan, dapat memberikan representatif pada masyarakat Jatim," pungkas Suli Daim usai ikuti Paripurna DPRD Jatim. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...