Skip to main content

Tiga Kali Pemilu Keterwakilan Perempuan di Legislatif kurang 30%

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam peringatan hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mendorong dijadikan momen agar keterwakilan perempuan di legislatif ditingkatkan. Mengingat tiga kali Pemilu keterwakilan perempuan di parlemen masih banyak yang kurang dari 30 persen. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

"Agar 30 persen ada keterwakilan perempuan baik di DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, maupun DPR pusat. Hari ibu ini akan menjadi moment strategis karena bulan Juli tahun 2019, saya melihat jadwal KPU sudah invetaris pendaftaran caleg baik tingkat I, II, maupun DPR RI," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, usai menghadiri dan pelantikan pengurus DPD MKGR Jatim, di Surabaya, Jumat (22/12).

Khofifah menegaskan, Pileg kurang enam bulan lagi. Persiapan konsoslidasi perempuan Indonesia untuk dapat mmenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Mengingat pemilu tahun  2004, 2009, dan 2014 jumlah perempuan di legislatif di bawah 30 persen. Maka Pemilu 2019 saling mendorong perempuan ikut aktif di parlemen.

"Ayo saling mendorong, memotivasi, bergandengan tangan agar keterwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30 persen. Ayolah. Harus ada ikhtiar secara khusus," paparnya.

Dengan adanya pelantikan MKGR ini, Khofifah mendorong sayap Golkar, dan partai lainnya agar dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan di seluruh level lembaga legislatif. Keterwakilan 30 persen perempuan hanya menggelora ketika aturan tersebut baru diberlakukan

"Dulu geloranya luar biasa, sekarang geloranya tidak menggebu-gebu. Maka mulai sekarang digelorakan secara aktif dan massif, supaya kuota 30 persen terpenuhi," paparnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...