KPU Surabaya Gelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mensukseskan pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surabaya hari ini (7/12) melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) diruang Bromo Hotel Santika Jalan Pandegiling Surabaya.

Ketua KPU kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, tahapan pemilu sebenarnya sudah mulai berjalan sejak bulan Agustus kemarin, dengan sudah berjalanya tahapan pemilu ini KPU kota Surabaya bergerak cepat menggelar sosialisasi agar diketahui masyarakat Surabaya.

"Makanya kami juga mengundang media agar segera dipublikasikan ke semua masyarakat Surabaya supaya mereka semua tau dan turut mengawasi bahwa pemilu 2019 sudah mulai berjalan," katanya.

Namun untuk pemilu 2019, dirinya menjelaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilih masih belum masuk. Namun, untuk pilkada 2018, Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) sudah diserahkan kemendagri ke KPU RI tanggal 27 November.

"Untuk tanggal 26 sampai 29 Desember yang DP4 untuk pilkada nanti akan diserahkan ke KPU kabupaten/kota untuk dillakukan coklik (pencocokan dan penelitian) mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari," jelasnya.

Ia menambahkan, data terakhir yang masuk di KPU kota Surabaya untuk daftar pemilih tetap berjumlah 2.136.000 ribu jiwa. Namun itu nantinya akan diferivikasi kembali pada tanggal 20 Januari sampai 18 Februari.

"Entah nanti daftar pemilih tetap itu bertambah atau berkurang akan di tetapkan pada tanggal 14 sampai 19 bulan Juli mendatang," pungkasnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog