Skip to main content

Jelang Natal dan Tahun Baru, Komisi B Dorong Pemerintah Tetap Subsidi Ongkos Angkut

SURABAYA (Mediabidik) - Moment perayaan natal dan tahun baru biasanya menjadi moment yang sering terjadi  kelonjakan terhadap kebutuhan pokok sehingga otomatis berpengaruh pada kebutuhan perekonomian masyarakat se makin meningkat.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Drs.H Subianto,MM mengatakan ,Pemerintah harus tetap memberikan subsidi ongkos angkut, hal ini dilakukan supaya harga tetap stabil sehingga masyarakat tidak perlu kawatir akan terjadi kelonjakan yang signifikan ketika jelang perayaan hari natal maupun tahun baru.

"Pemerintah daerah harus tetap memberikan subsidi ongkos angkut sehingga harga- harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegas Bianto saat di temui di gedung DPRD Jatim, kamis (  21/12).

Selanjutnya. Masih terang Subianto, terkait maraknya parcel yang beredar di pasaran, Komisi B menekankan kepada Disperindag untuk selalu pro aktif mengecek di pasar hingga sampai pelosok untuk memonitor apakah makanan yang mau di kirimkan di pasaran itu tidak kadaluarsa atau masih layak konsumsi.

"Kerjasama yang bagus harus dijalankan antara pihak Indag Jatim maupun BPOM agar selalu koordinasi guna mengantisipasi barang yang tak layak konsumsi beredar di pasaran," tegas Subanto.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga menekankan agar stakholder yang terkait saling bekerjasama melakukan pengawasan dan bila nanti di temukan pedagang nakal yang menjual makanan kadaluarsa harap di laporkan ke aparat yang mempunyai wewenang.

"Saya berharap tidak ada kelonjakan yang signifikan di tahun ini seperti tahun lalu ,sehingga barang kebutuhan pokok tetap stabil asal pemerintah daerah tetap memberikan subsidi ongkos angkut," pungkas nya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...