Skip to main content

Dinas PU BMP Gencarkan Penertiban Guna Kembalikan Fungsi Pedestrian

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mengembalikan fungsi awal pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) kota Surabaya saat ini gencar melakukan penertiban dan pemeliharaan pedestrian. Sejauh ini Dinas PU BMP melakukan penertiban dan pemeliharaan sepanjang 56 ribu meter pedestrian yang sudah dikembalikan ke fungsi semula. 

Kabid Jalan dan Jembatan DBMP Ganjar Pramono menyampaikan, untuk penertiban PKL tugas untuk membangun pedestrian untuk fasilitas pejalan kaki. Setelah pasca pembangunan tugas kita melakukan pemeliharaan keramik yang rusak serta pengangkatan sedimen dalam box kita bersihkan.

" Tapi kalau pelanggaran atau penyalahgunaan fungsi pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki, itukan sudah diatur dalam perda dan penegakannya di Satpol PP, "terang Ganjar, Senin (7/8).

Dia menambahkan, sekarang posisi kita sampai tahun 2017, kurang lebih 56 ribu meter (56 km) yang sudah ditertibkan.
" Titiknya tersebar, terutama di pusat-pusat kegiatan kota, yang kedua kita bangun pedestrian itu bukan untuk pejalan kaki saja tetapi juga untuk pengendali banjir, "bebernya. 

Lanjut Ganjar, seperti di jalan Dupak itu, intinya pengembalian fungsi saluran, sudah puluhan tahun digunakan oleh pedagang kayu," Bu wali perintahkan kita (PU, Satpol) dan semua yang terkait untuk mengembalikan fungsinya. Karena memang saluran Dupak bagian dari saluran Margo Rukun yang nantinya sebagai kawasan pengendali banjir, "ucapnya.  (pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...