Skip to main content

Penerima Dana Hibah, Takut Tersandung Masalah Hukum

SURABAYA (Mediabidik) – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim adanya dugaan penyimpangan dana hibah (Jasmas) Tahun 2016. Saat ini dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membuat sejumlah warga penerima dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) resah.

Pasalnya, mereka takut tersandung masalah hukum hingga ke ranah pidana, mengingat warga hanya mendapat tawaran dari pihak legislative untuk mengajukan bantuan Jasmas 2016.

"Kami dikumpulkan, lalu ditawari ada bantuan Jasmas. Kami diminta untuk mendata kebutuhan kampung, saya ya mendata, mumpung ada bantuan," ucap salah satu warga selaku mantan Ketua RT di kawasan Ngagel Rejo yang enggan menyebutkan namannya, Sabtu (5/8).

Informasi Jasmas itu, disebarkan melalui RW dan kemudian dirinya mengajukan pengadaan terop ukuran 6 x 10 meter, 20 meja besi, 200 kursi, dan 2 unit sound system. "Total harga barang-barang untuk keperluan RT itu, sekitar Rp.60 juta," tambahnya.

Ia juga mengaku, jika dirinya tidak ikut terlibat dalam pembuatan proposal, karena sudah dibikin dari RW.

" Yang membuat proposal bukan saya. Tapi langsung dari RW. Katanya biar formatnya tidak salah, dan seragam. Sebab tidak semua RT dapat bantuan juga," papar pria ini.

Proposal pengajuan Jasmas 2016 itu, sempat di revisi 2 kali dan dirinya hanya dimintai tanda tangan saja. Mengingat seluruh pembuatan proposal hingga revisi sudah dalam bentuk jadi.

Mudahnya pengajuan dana hibah itu, cukup mengherankan bagi dia, apalagi warga tidak perlu bersusah payah menyusun proposal pengajuan dan diribetkan dengan urusan administrasi.

"Saya cuma tanda tangan dan dimintai nomer rekening saja. Sebenarnya saya heran, kok begitu mudahnya, Nggak pakai repot bikin proposal, ada yang membuatkan. Tapi ya karena butuh, ya saya ikuti saja prosesnya," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga jalan Bratang Gede, RT-003/RW-012, kelurahan Ngagel Rejo, Minggu(6/8/2017) kemarin.

Warga yang tak mau namanya disebut itu, menjelaskan, bahwa proposal yang diajukan ke Pemkot sekitar Desember tahun 2016 lalu dan dirinya beserta warga penerima Jasmas lainnya sempat dikumpulkan untuk menandatangani kontrak (MoU) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tak lama kemudian, uang hibah tersebut cair lewat rekening yang disetorkan sebelumnya.

"Uang Jasmas cair, saya langsung diminta transfer ke rekening yang sudah ditunjuk. Rekening itu sesuai dengan perusahaan pengadaan barang terop, kursi, meja dan soundsystem, yang ada di proposal, jadi bukan saya yang menentukan. Saya juga nggak tahu kenapa perusahaan itu yang dipilih," terang warga Bratang Gede ini.

Usai ditransfer ke perusahaan yang ditunjuk, Ia kembali disodori Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana hibah sesuai proposal untuk di tanda tangani. Selain tanda tangan warga juga diminta setor foto-foto barang yang telah diterimanya.

"SPJ itu sudah jadi dan saya hanya tanda tangan saja. Dulu laporan itu saya punya juga kayak foto-fotonya. Tapi sudah diminta lagi di RW. Sekarang saya sudah tidak pegang," paparnya.

Mengenai hubungan dirinya dengan anggota DPRD kota Surabaya terkait unsur politis sebagai konstituen didaerah pemilihannya, Ia mengaku tidak mengetahuinya. Bahkan, jika sekarang Jasmas itu diproses secara hukum, dirinya juga tidak pernah tahu.

Ia berharap kasus hukum yang tengah diproses oleh Kejari Surabaya tidak sampai menjerat dirinya dan warga kampungnya. Begitu pula dengan bantuan Jasmas yang diharapkan bisa berjalan terus untuk kesejahteraan warga.

"Saya nggak masuk ke politisnya. Yang jelas kita butuh alat-alat ini, untuk warga yang meninggal atau manten semua dipakai. Jasmas sangat bermanfaat, tapi kalau ada proses hukum kami tidak tahu. Tahun ini kabarnya, kampung kita dapat lagi berupa paving jalan," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Dukung Penyelenggaraan Layanan QRIS Trans Jatim, Bank Jatim Raih Penghargaan

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus bersinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk support Bank Jatim, yaitu memfasilitasi kemudahan pembayaran transportasi bus Trans Jatim.  Berkat pelayanan prima yang diberikan oleh BJTM itu, perseroan berhasil mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) atas kerja sama penyelenggaraan layanan pembayaran non tunai melalui QRIS pada sistem E-Ticketing Trans Jatim. Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Dishub Jatim Dr Nyono dan diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank Jatim Umi Rodiyah dalam acara Peresmian Operasional bus Trans Jatim Koridor IV (Gresik - Lamongan) dan Trans Jatim Luxury, di Alun-Alun Lamongan, pada Jumat (9/8/2024). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy...

Pj Gubernur Jatim Lepas Atlet Jatim Menuju PON XXI Aceh-Sumut

SURABAYA|Mediabidik.Com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono optimistis atlet kontingen Jawa Timur (Jatim) dapat membawa pulang gelar Juara Umum dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumut pada 9-20 September mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat melepas Kontingen Jawa Timur di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Jumat (30/8/2024) sore.  Pelepasan tersebut ditandai dengan pemakaian jaket dan topi secara simbolis kepada perwakilan atlet dan pelatih oleh Pj Gubernur Adhy. Pj Gubernur Adhy mengatakan, optimisme raihan juara umum di PON kali ini sangatlah realistis. Mengingat pada gelaran PON XX di Papua tahun lalu, Jatim dapat menduduki juara ketiga. "Target tentunya yang terbaik lebih dari PON XX kemarin. Cita-cita kita jelas Juara Umum. Kita akan berjuang sekuat tenaga. Insya Allah nanti kami juga akan membersamai mereka bertanding. Kita doakan semoga Jawa Timur akan memperoleh juara umum atau paling tidak lebih daripada PON ke...