Skip to main content

Rekrutmen Direksi 3 BUMD Milik Pemkot Surabaya Bermasalah

SURABAYA (Mediabidik) - Rekrutmen  direksi BUMD milik Pemkot Surabaya, banyak bermasalah. Dari 5 perusahaan daerah yang melakukan rekrutmen, ada  3 perusahaan plat merah yang sampai sekarang belum tuntas.

Perusahaan tersebut adalah PD Pasar Surya yang rekrutmen direksi dihentikan karena menunggu seleksi badan pengawas. Sedangkan calon direksi PDAM Surya Sembada ditolak Wali Kota Tri Rismaharini karena dianggap tidak comfatabel. Dan calon direksi dan komisaris BPR Artha Surya  Utama mengundurkan diri.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya Khalid mengakui adanya 3 BUMD yang bermasalah dalam rekrutmen. Untuk itu pihaknya akan melaporkan persoalan ini Wali Kota Tri Rismaharini. "Kami berharap dalam tahun ini, rekrutmen bisa segera tuntas," cetusnya.

Soal BUMD lainnya,ia menyatakan tidak ada masalah. Seperti Perusahaan Daerah Taman Satwa dan Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) sudah ditunjuk dirut yang baru oleh wali kota  dan sekarang tinggal pelantikan. Demikian juga dengan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) sudah beres rekrutmennya.

"Untuk perusahaan daerah yang sudah beres rekrutmen direksinya, tinggal menunggu pelantikan. Kemungkinan akan dilakukan  setelah perda organisasi perangkat daerah disahkan DPRD Surabaya," jelasnya.

Sedangkan Komisi B DPRD Surabaya  akan memanggil sejumlah BUMD dan bagian perekonomian  terkait dengan banyaknya rekrtutmen direksi yang kunjung tuntas. Padahal kondisi ini akan berdampak pada kinerja perusahaan tersebut  karena tidak ada kebijakan strategis yang diambil.
"Kami berharap persoalan ini segera tuntas karena bisa mengganggu roda perusahaan. Paling tidak tahun ini sudah ada direktur definitive yang terpilih," katanya.

Ia menambahkan akibat tidak jelasnya rekrutmen di PDAM,  kemungkinan akan diperpanjang lagi Direktur Distribusi Sunarno menjadi Plt Dirut PDAM.

"Masak Sunarno akan diperpanjang ketiga kalinya karena Oktober ini sudah habis jabatannya sebagai plt dirut," katanya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...