SURABAYA (Mediabidik) - Memperingati dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam elemen jaringan mahasiswa pejuang menggelar aksi di depan DPRD Surabaya.
Koordinator aksi, Wildan menuturkan, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Jokowi - JK. Misalnya tidak kunjung tuntasnya permasalahan hukum yang sampai sekarang masih belum jelas.
Wildan mencontohkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktifis HAM Munir di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru dihilangkan di masa pemerintahan Jokowi.
"Hasil TPF sudah diserahkan ke Pemerintahan Jokowi - JK, tapi anehnya malah hilang," ujar Wildan, Kamis (20/10/2016).
Selain masalah Munir, para mahasiswa juga menagih program nawa cita yang didengungkan Jokowi saat pertama kali dilantik sebagai presiden. Menurutnya, program yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut tak ubahnya seperti boneka.
Nawa cita hanya dimainkan ketika pemenangan lalu dibuang dan dilupakan ketika telah menjabat menjadi penguasa negeri ini."Sekarang, realitas yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan masyarakat," kritiknya.
Paket kebijakan ekonomi Jokowi tak luput dari sorotan mahasiswa. Mereka menilai, paket yang dibuat hanya menguntungkan investor asing."Ini adalah bukti negara tidak hadir disaat masyarakat dilanda kemiskinan. Negara saat ini hanya sebatas panggung impian semata," tegas Wildan.
Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi - JK juga dianggap gagal menciptakan keharmonisan antar menteri di kabinet kerja. Mencuatnya kasus papa minta saham adalah salah satu buktinya.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi agraria. Reformasi perlu segera direalisasikan untuk menjamin hak atas tanah yang dimiliki masyarakat."Kita mendesak pemerintah secara prular dalam reformasi agraria yang akan diselenggarakan," pungkasnya.(pan)
Comments
Post a Comment