Ketua DPRD Jatim Pesimis Pusat Akan Cairkan DAU

SURABAYA (Mediabidik) - Pimpinan DPRD Jatim pesimis Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Perimbangan akan segera turun. Ini karena belum ada tanda-tanda ke arah sana, mengingat tax amnesty masih jauh dari harapan, sementara beban yang ditanggung APBN sangat berat dan butuh suntikan dana besar.

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan sebelum ada hitam diatas putih, pihaknya pesimis jika pusat akan memberikan DAU dan Dana Perimbangan yang rencananya digunakan untuk menambah APBD 2017. Meski begitu pihak DPRD Jatim terus berupaya akan mendongkrak APBD 2017 yang sebelumnya dipathok oleh eksekutif sebesar Rp23,52 triliun.

"Kami pesimis DAU dan dana perimbangan akan segera cair. Pasalnya, saat ini pusat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menutupi APBN yang defisit. Sedang hasil tax amnesty sendiri masih belum jelas,"tegas Abdul Halim yang ditemui usai paripurna, Rabu ( 12/10) .

Pria yang akan maju Pilgub Jatim mendatang menambahkan, jika DAU dan Dana Perimbangan merupakan kewajiban yang harus diberikan pusat ke daerah. Untuk itu wajib bagi Pemprov Jatim untuk menagihnya.

"Sesuai dengan pertemuan dengan Kemenkeu dipastikan DAU dan Dana Perimbangan Jatim segera diberikan. Ini karena klaim pemerintah pusat telah berhasil dalam menjalankan tax amnesty dan menarik beberapa pajak. Dengan hasil ini diharapkan PAPBD 2017 dapat meningkat. Apalagi dalam melakukan perhitungan, Pemprov Jatim masih menggunakan hasil realisasi pendapatan yang lama yang tentunya terus bergerak setiap harinya," pungkas Ketua DPW PKB Jatim tersebut. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog