Skip to main content

Proyek Jargas PGN Diduga Tidak Sesuai Perpres No 70 Tahun 2012

SURABAYA (Mediabidik) – Ground Breaking proyek 24000 jaringan gas rumah tangga yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 28,5 Milliar yang diserah kelolahkan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan pelaksana PT Hutama Karya (HK) disinyalir tidak sesuai dengan Perpres No 70 Tahun 2012 perubahan dari Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Seperti yang dikutip dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara tentang Mekanisme Penunjukan Langsung Ketika Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung Ulang Gagal mengacu pada Perpres No 70 Tahun 2012 perubahan dari Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 84 ayat (4) Dalam hal pelelangan / seleksi ulang jumlah penyedia barang dan jasa yang lulus prakualifikasi hanya (1) peserta. Pelelangan / seleksi ulang dilakukan seperti proses penunjukan langsung. Ayat (5) Dalam hal pelelangan / seleksi / pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang dan jasa yang melakukan penawaran hanya (1) satu peserta. Pada kondisi ini hanya proses evaluasi penawarannya saja yang dilaksanakan seperti penunjukan langsung.

Sedangkan Pasal 84 ayat (6) Dalam hal pelelangan / seleksi / pemilihan langsung ulang gagal. Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdaasrkan persetujuan penguna anggaran (PA), dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan ,(A) Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda ( B) Menyangkut kepentingan /  keselamatan masyarakat dan (C) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan / seleksi / pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Sementara Humas PGN Kristian Widagdo (Dodo) ketika dikonfirmasi mengatakan, "  Proyek itu langsung penunjukan, tanpa melalui lelang, nilainya kita belum tau, tapi kita kejatahan 24000 jaringan pipa gas rumah tangga di Surabaya, dana dari APBN Pusat, untuk pengoperasian kita ditugaskan oleh pemerintah, penanggung jawabnya PGN, "terangnya.

Lanjut Dodo," Dibagi jadi dua sektor Pertamina dan PGN, banyak wilayah diseluruh Indonesia, seperti Sidoarjo itu Peta Gas (PG), Surabaya, Semarang, Blora milik PGN, sedangkan daerah Sumatera itu Pertamina dan sudah dibagi, dan kontraknya sudah ditunjuk pemerintah, untuk detailnya aku kurang paham. Setau kita itu BUMN Karya, seperti Hutama Karya, Adi Karya dan yang lainnya, semua itu rekanan pemerintah setauku seperti itu."pungkasnya.

Sementara Pucheng Purba selaku Manajemen dari PT HK ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, yang bersangkutan enggan menjawab.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more