Skip to main content

Tolak RUU KPK dan RKUHP Ratusan Mahasiswa Datangi Gedung DPRD Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Menolak pengesahan RUU KPK dan RKUHP ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UNMU) Surabaya dan Pelajar Muhammadiyah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya, Kamis (26/9/2019).

Dalam aksinya, massa dari mahasiswa yang mayoritas menggunakan almamater warna merah maroon ini meneriakkan orasi kekecewaan terhadap wakil rakyat dan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Massa aksi juga membawa berbagai poster dan keranda mayat sebagai simbol kekecewaan.

"Kami kecewa terhadap wakil rakyat yang selama ini tidak berpihak. Kita akan melawan selama masih terjadi ketidakadilan. Reformasi sudah dikorupsi, satu kata kita lawan kawan-kawan," kata salah satu orator aksi.

Setelah hampir satu jam melakukan aksi, beberapa perwakilan mahasiswa diperbolehkan memasuki gedung DPRD Surabaya untuk menyampaikan tuntutan kepada pimpinan dewan. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwiyono yang baru saja dilantik menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa akan ditampung untuk kemudian disampaikan ke pusat.

"Ya kita akan mengakomodir. Karena akan beda jika aspirasi itu berkaitan dengan kota Surabaya maka kita bisa handle. Tapi karena berkaitan dengan pusat maka  kami akan mengakomodir," kata politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini.

Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD Surabaya, mahasiswa kemudian menuju gedung DPRD Jawa Timur di Jl Indrapura yang merupakan puncak berkumpulnya massa aksi mahasiswa.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...