Skip to main content

Ngak Usah Nunggu Risma, Fraksi PAN Usul Pelantikan Ketua Dewan Dipercepat

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Surabaya mengusulkan, agar pelantikan Ketua dewan yang baru secepatnya dilakukan, tidak perlu menunggu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Ketua F PAN, Hamka Mudjiadi mengatakan, saat rapat antar pimpinan fraksi, Senin (23/09/19) dirinya mengusulkan agar pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 yaitu, Adi Sutarwijono segera dilantik.

"Tidak usah menunggu Bu Risma pulang lawatan dari luar negeri, kan ada wakilnya jadi sudah cukup." ujarnya kepada media ini di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (23/09/19).

Ia menjelaskan, proses pelantikan Ketua DPRD Kota Surabaya memang harus ada SK Gubernur Jatim, tapi prosesnya setelah rapat paripurna penetapan ketua dewan definitif, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengirim surat ke Pemkot, agar Walikota Surabaya mengirim surat perihal pelantikan ke Gubernur Jatim.

Nah karena Bu Risma sedang ke luar negeri, kata Hamka, maka surat yang sudah terkirim ke Pemkot mandeg belum bisa ditembuskan ke Gubernur, tunggu Bu Risma balik ke Surabaya.

"Seharusnya tidak perlu menunggu Bu Risma dari luar negeri, kan ada Wakil Walikota bisa meneken dan tidak menyalahi aturan. Jadi pelantikan tetap berjalan, tidak terganjal Walikota yang sedang ke luar negeri." tegasnya.

Lebih lanjut politisi PAN Surabaya ini mengatakan, jika ketua dewan sudah dilantik maka selanjutnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa secepatnya terbentuk seperti, komisi-komisi, Bamus, Banggar, Dewan KehormaT

"Jika AKD terbentuk maka pelayanan masyarakat tidak terganggu. Seperti sekarang ini warga mau mengadu ke siapa, wong komisi-komisi belum terbentuk." ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...