Skip to main content

Peringati HKN ke 52, BPJS Wacth Beberkan Buruknya Pelayanan Kesehatan

SURABAYA (Mediabidik) - Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di Jatim. Hal itu diungkapkan oleh BPJS Watch Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 52.

Koordinator BPJS Watch Jawa Timur, Jamaludin mengatakan pihaknya mencatat rata-rata dalam satu bulan mendapat 50 pengaduan. Perinciannya sebanyak 45% merupakan pengaduan tentang pelayanan rumah sakit, lalu disusul pelayanan puskesmas, klinik, dan dokter yang sebanyak 25%. Kemudian disusul 20% pengaduan kepesertaan, dan 10 persen pengaduan pembayaran iuran dan denda  BPJS Kesehatan.

Tidak itu saja, angka kecelakaan kerja masih banyak sepanjang tahun 2015 tercatat 8.000 kasus atau rata-rata 22 per hari yang 70%. Itu  di dominasi kecelakaan kerja di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas saat berangkat atau pulang kerja.

"Kepesertaan  program JKN pada semester 1 Tahun 2016, ini baru  mencapai 23 Juta  dari 40 Juta penduduk. Jamkesda Provinsi Jawa Timur beserta 21 kabupaten dan kota di Jatim, ternyata  belum mengintegrasikan Jamkesda-nya kepada program JKN-KIS (jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat)," beber Jamaludin kemarin.

Adapun daerah tersebut adalah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Kota Madiun, Kediri, Blitar, Nganjuk, Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan,  Banyuwangi. Selain itu, Bondowoso, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Kota Mojokerto, kab Mojokerto, Jombang, Trenggalek dan  Sidoarjo.

Berkenaan dengan peringatan  Hari Kesehatan Nasional ini maka BPJS Watch Jawa Timur memberikan rekomendasi  Jatim Sehat  kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur beserta BPJS. Antara lain gubernur harus membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Jawa Timur. Provinsi dan Kab/Kota melakukan integrasi Jamkesda ke JKN-KIS. Selain itu mengalokasikan anggaran sektor  kesehatan minimal 10% dari total APBD di Hari Kesehatan Nasional.

Terkait masalah tersebut Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono hari ini. Senin (14/11) memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi kinerjanya selama 2016.
       

"BPJS Service Excellence tercapainya itu berdasar pada lima happy. Apakah dari kelima H itu sudah ada terpenuhi? Ini nanti akan kita evaluasi dalam pertemuan dengan BPJS Kesehatan," ungkap Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sabtu (12/11).
      

Diterangkan, lima happy tersebut adalah happy BPJS, happy patient, happy provider (rumah sakit, faskes), happy dokter, dan happy dinkes. "Nah, apakah sudah tercapai lima ini? Penilaian sementara yang happy saat ini baru BPJS, lainnya belum happy. Saya sudah tanya ke Dinkes, juga belum happy," tegas Agung.(pan)
       

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more