SURABAYA (Mediabidik) - Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di seluruh Indonesia saat ini mencapai 36 ribu. Jumlah Ormas yang cukup banyak ini dirasa perlu pendataan ulang, karena banyak sekali akhir-akhir ini aksi demo mayoritas dilakukan oleh Ormas.
"Jumlah ormas secara nasional data dari Kementerian Dalam Negeri sudah 36 ribu. Ini harus disikapi dengan hati-hati. Apakah terus diakomodir atau perlu dilakukan evaluasi," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo, Sabtu (19/11).
Diterangkan bahwa Kamisi A DPRD Jatim yang menangani Hukum dan Pemerintahan ingin tahu berapa jumlah terkini Ormas di Jawa Timur. "Untuk itu kami akan melibatkan Bakesbangpol. Selama Ormas itu tidak bertentangan dengan NKRI memang tidak ada masalah. Ini perlu dibacarakan lagi apakah perlu dilakukan pendataan ulang," ujar poltisi dari Partai Golkar ini.
Ia pun menolak jika kegiatan ini dikaitkan dengan isu penistaan agama. "Ini tidak ada kaitannya. Dialog adalah agenda rutin. Kita sudah bertemu Kapolri bulan Oktober untuk. Itu jauh dari peristiwa empat sebelas (demo 4 November)," elak dia.
Dialog kebangsaan nanti, lanjutnya, adalah kegiatan berskala nasional. Dihadiri DPRD, seluruh SKPD di Jatim, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj, peneliti dari LIPI dan wakil Rektor Universitas Malang. Selain itu, pesertanya sekira 600 orang berasal dari unsur pendidikan, perguruan tinggi, petinggi partai politik, ormas keagamaan, ormas pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim, dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Lebih lanjut dikatakan, dialog kebangsaan ini mengambil tema membangun kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia di tengah paham fundemental-radikalisme agama dan pasar bebas. Salah satu tujuannya mengidentifikasi berbagai kecenderungan yang berkembang di masyarakat.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia berada dalam kondisi diantara dua kutub, baik kutub fundementalisme. Fundamentalisme agama atau fundamentalisme pasar bebas.
"Diantara kedua paham tersebut segenap bangsa Indonesia harus berjuang membangun dan membangun kembali nilai kebangsaan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bambang Yuwono mengatakan, hasil dari dialog ini nanti untuk merekomendasi pemerintah pusat terkait nilai-nilai kebangsaan terutama di daerah. Nilai luhur bangsa ini sudah agak luntur di kalangan generasi muda.
"Dialog ini menyangkut kepentingan besar. Bagian dari jihad kebangsaan. kawal memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 45, Pancasila, NKRi, dan Bhineka tunggal ika. Bangsa ini mengakui keberagaman. Jika keberagaman tidak dijaga bisa merusak negara ini. Berbeda tapi tetap menghargai sesama manusia," ucap politisi asal PDI Perjuangan ini.
Bambang menegaskan, kegiatan ini bagian komitemen dari Komisi A. "Mungkin kegiatan ini belum punya arti besar, tapi tetap bermanfaat. Tantangan kapitalisme sudah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan. Segalanya pragmatisme. Ini perlu segera kita sikapi," pungkas dia. (rofik)
Comments
Post a Comment