Skip to main content

Ketua Komisi A Minta Data Ulang Seluruh Ormas di Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di seluruh Indonesia saat ini mencapai 36 ribu. Jumlah Ormas yang cukup banyak ini dirasa perlu pendataan ulang, karena banyak sekali akhir-akhir ini aksi demo mayoritas dilakukan oleh Ormas.
      

"Jumlah ormas secara nasional data dari Kementerian Dalam Negeri sudah 36 ribu. Ini harus disikapi dengan hati-hati. Apakah terus diakomodir atau perlu dilakukan evaluasi," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo, Sabtu (19/11).
      

Diterangkan bahwa Kamisi A DPRD Jatim yang menangani Hukum dan Pemerintahan ingin tahu berapa jumlah terkini Ormas di Jawa Timur. "Untuk itu kami akan melibatkan Bakesbangpol. Selama Ormas itu tidak bertentangan dengan NKRI memang tidak ada masalah. Ini perlu dibacarakan lagi apakah perlu dilakukan pendataan ulang," ujar poltisi dari Partai Golkar ini.
       

Ia pun menolak jika kegiatan ini dikaitkan dengan isu penistaan agama. "Ini tidak ada kaitannya. Dialog adalah agenda rutin. Kita sudah bertemu Kapolri bulan Oktober untuk. Itu jauh dari peristiwa empat sebelas (demo 4 November)," elak dia.
      

Dialog kebangsaan nanti, lanjutnya, adalah kegiatan berskala nasional. Dihadiri DPRD, seluruh SKPD di Jatim, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj, peneliti dari LIPI dan wakil Rektor Universitas Malang. Selain itu, pesertanya sekira 600 orang berasal dari unsur pendidikan, perguruan tinggi, petinggi partai politik, ormas keagamaan, ormas pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim, dan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim.
        

Lebih lanjut dikatakan, dialog kebangsaan ini mengambil tema membangun kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia di tengah paham fundemental-radikalisme agama dan pasar bebas. Salah satu tujuannya  mengidentifikasi berbagai kecenderungan yang berkembang di masyarakat.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia berada dalam kondisi diantara dua kutub, baik kutub fundementalisme. Fundamentalisme agama atau fundamentalisme pasar bebas.
        

"Diantara kedua paham tersebut segenap bangsa Indonesia harus berjuang membangun dan membangun kembali nilai kebangsaan," tegasnya.
      

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bambang Yuwono mengatakan, hasil dari dialog ini nanti untuk merekomendasi pemerintah pusat terkait nilai-nilai kebangsaan terutama di daerah. Nilai luhur bangsa ini sudah agak luntur di kalangan generasi muda.
       

"Dialog ini menyangkut kepentingan besar. Bagian dari jihad kebangsaan. kawal memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 45, Pancasila, NKRi, dan Bhineka tunggal ika. Bangsa ini mengakui keberagaman. Jika keberagaman tidak dijaga bisa merusak negara ini. Berbeda tapi tetap menghargai sesama manusia," ucap politisi asal PDI Perjuangan ini.
      

Bambang menegaskan, kegiatan ini bagian komitemen dari Komisi A. "Mungkin kegiatan ini belum punya arti besar, tapi tetap bermanfaat. Tantangan kapitalisme sudah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan. Segalanya pragmatisme. Ini perlu segera kita sikapi," pungkas dia. (rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more