Skip to main content

Warga Tambak Wedi Surabaya Resah Tidak Bisa Mengurus Sertifikat Tanah

Ganjar Siswo Pramono
SURABAYA (Media Bidik) – Dampak berdirinya Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) membawah dampak buruk bagi warga Tambak Wedi Surabaya. Pasalnya warga Tambak Wedi Surabaya yang berada 600 meter dibawah kaki Suramadu sampai saat ini tidak bisa mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah mereka , hal itu disebabkan lokasi tempat tinggal mereka masuk dalam zona merah yang ditentukan oleh pemkot Surabaya, yaitu zona sebagai area wisata bagi warga Surabaya. Ironisnya, tidak ada kejelasan yang pasti dari pemkot Surabaya soal ganti rugi lahan bagi warga Tambak Wedi Surabaya hingga detik ini.

Seperti yang diungkapkan salah satu warga RT 03 kelurahan Tambak Wedi yang bernama Suroso mengatakan," Sejak adanya jembatan Suramadu, wilayah sini masuk zona merah  sehingga warga tidak bisa mengurus sertifikat rumah mereka, kabar yang beredar rencananya 600 meter dari kaki Surabaya akan dijadikan tempat wisata, selain itu akan ada rencana pembangunan jalan lingkar luar timur dari Suramadu tembus pelabuhan Perak, tapi sampai saat ini saya belum dapat ganti rugi dari pemkot terkait pembebasan tersebut,"terangnya, Kamis (16/6).

Sementara Ganjar Siswo Pramono Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan pemkot Surabaya saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan,"Sebenarnya itu kewenangan BPWS, dan sekarang kewenangan itu sudah dicabut karena bu wali tidak mau BPWS ikut campur dalam menentukan harga dan sekarang saya tidak tau sekarang posisi BPWS itu apa,"jelasnya.

Ganjar juga menambahkan," Sekarang ini masih diperjuangkan oleh bu wali kepusat dan sampai saat ini saya belum tau kelanjutanya sampai mana. Kalau perncanaan di Bappeko ada dan pembuatannya mulai tahun 2014 lalu, entah itu penataannya dibuat wisata atau apa, semua itu ada di Bappeko, setau ku untuk tempat wisata lahan yang digunakan 600 m2,"tambahnya.

Di tempat lain saat Bidik konfirmasi hal tersebut ke Humas Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Faisal Yasir Arifin terkait hal tersebut mengatakan,"Dari dulu BPWS tidak ada kaitannya dengan pembebasan tanah di wilayah Surabaya, karena itu bukan kewenangan kita, tahun ini semua urusan tersebut sudah diambil alih pemkot Surabaya, jadi sampean salah kalau tanya ke saya silakan tanya langsung ke pemkot Surabaya,"tandasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...