Komisi E Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DAK Rp 4 Triliun Untuk SMA/SMK

SURABAYA (Media Bidik) - Terganjalnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 4 triliun membuat sistem pendidikan di Jawa Timur kelimpungan. Jika anggaran DAK tidak segera dikeluarkan, maka anggaran Jatim tidak akan mencukupi, karena fungsi pemerataan pendidikan dan tenaga kerja pendidikan tidak akan terjadi.

Hal itu disampaikan Drs.H.Agus Dono Wibawanto M.Hum mengatakan, tindakan Pemerintah Pusat yang tidak segera mencairkan DAK melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PAPBN) 2016 akan menganggu kekuatan belanja pendidikan di Provinsi. Dampaknya bukan hanya Jawa Timur, namun Provinsi lain juga akan mengalami kesulitan.

" Kami protes ke Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan DPR RI memasukkan kebutuhan DAK, untuk pemerataan pendidikan. Sebab tanggungjawab ada di Provinsi, maka kebutuhan gaji GTT akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinis Jawa Timur," terang Pria yang akrab dipanggil Gus Dono,Senin (13/6).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini menegaskan bahwa desakan dana DAK tersebut dilakukan, karena munculnya kebijakan untuk SMA/SMK yang selama ini, dikelola oleh kabupaten/kota ditarik Pemerintah Provinsi melalui keputusan pemerintah pusat dengan undang-undang 23 tahun 2014.

Lebih lanjut Gus Dono, mejelaskan jika bulan November PAPBN tidak segera dibahas, maka kekuatan anggaran Provinsi akan jebol untuk mengawal pendidikan di setingkat SMA,SMK baik negeri maupun swasta.  " Kalau sampai November tidak dicairkan, maka kemampuan anggaran pendidikan bakal jebol," tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat tidak hanya memikirkan kewenangannya, namun juga menjalankan operasional pendidikan secara benar dan transparan. Belum lagi sistem adminsitrasi Pemprov menciptakan 31 cabang dinas untuk mengawasi ribuan sekolah SMA/SMK se Jawa Timur. Maka itu Komisi E DPRD Jatim  menyampaikan anggaran triliunan rupiah tersebut, untuk sejumlah kebutuhan pendidikan di Jawa Timur. Seperti revitalisasi peralatan SMK/SMA yang sudah usang. Ini perlu dilakukan revitalisasi alat penunjang pendidikan.

Selain itu, Agus Dono juga menyampaikan kebutuhan anggaran juga untuk peningkatan kualitas guru untuk SMA/SMK, serta  renovasi bangunan sekolah. " Ini perlunya pengawasan sumber daya, karena pertanggungjawaban sekolah SMK/SMA diberikan Provinsi. Untuk itu, DAK harus segera diberikan," pungkasnya. (rofik)

Virus-free. www.avast.com