Skip to main content

Pemprov Jawa Timur Raih Predikat WTP Tahun 2015

SURABAYA (Media Bidik) - Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jatim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Penghargaan WTP ini langsung diberikan BPK yang diwakili oleh anggota Komisi V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, diterima langsung Gubernur Jawa Timur, Soekarwo beserta pimpinan DPRD Jatim, Senin (13/6).

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pemberian opini WTP ini adalah cerminan akutanbilitas baik yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yaitu telah menerapkan sistem akuntasinnya berbasis akrual, dan dari akutanbilitas yang baik dengan berbasis akrual ini merupakan modal yang cukup menghasilkan kinerja yang baik.

" Ingat dasar utama pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan daerah adalah kewajaran penyajian pos - pos laporan keuangan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Kewajaran disini bukan kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran atas hal - hal yang material atau signifikan atas penyajian laporan,"ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki beberapa hal  Pertama yaitu, mengoptimalkan kualitas personil yang menangani fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kedua yaitu, meningkatkan pengendalian penyaluran dana hibah kepada lembaga, kelompok, organisasi, dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Ketiga yaitu meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan Perguruan Tinggi Negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi. Untuk temuan perbaikan ini pihaknya mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk segera mlelakukan langkah perbaikan selama 60 hari.

Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, "Alhamdulillah Pemerintah Provinsi dapat WTP dari BPK RI, dan penghargaan WTP ini juga bantuan dari teman media yang selalu memberikan pemberitaan positif terhadap kinerja dan keuangan pemerintah provinsi Jatim," ujar pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo tersebut saat  ditemui usai rapat paripurna.(rofik)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more