SURABAYA (Media Bidik) - Rapat Paripurna yang digelar Senin (27/6) di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya menghasilkan beberapa usulan dan masukan fraksi diantaranya. Fraksi DPRD Jawa Timur memberikan usulan dan masukan terhadap draf raperda tentang Pengelolaan Wilayah Sungai Berbasis Partisipasi Sosial dan Budaya (PWSBPSB).
Dalam naskah akademik yang disampaikan sejumlah fraksi menilai bahwa naskah akademik merupakan dokumen penting dan strategis dalam pembuatan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Karena itu, naskah akademik harus dilakukan berdasarkan riset ilmiah.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario, dalam naskah akademik secara berulang disampaikan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah masalah yang terjadi di wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Brantas.
"Padahal kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2012," terang Tutjuk usai rapat Paripurna,Senin (27/6).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kedua wilayah sungai tersebut dikelola PT Jasa Tirta yang merupakan BUMN. Sehingga, kurang tepat apabila permasalahan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah DAS yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dia menyampaikan, berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) dan peraturan menteri(Permen), wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah, wilayah Sungai Madura-Bawean, wilayah sungai Welang-Rejoso, wilayah Sungai Bondoyudo-Badadung, wilayah sungai Pekalen dan wilayah Sungai Baru-Bajulmati.
"Semestinya lima wilayah sungai itu yang menjadi latar belakang dan alasan disusunnya raperda tentang pengelolaan wilayah sungai," terangnya.
karena itu Tjujuk menegaskan bahwa materi yang diatur dalam raperda masih sangat umum untuk pengelolaan wilayah sungai, belum mengambarkan kebutuhan riil Provinsi Jatim dalam melakukan pengelolaan DAS atau wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim. (rofik)
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario, dalam naskah akademik secara berulang disampaikan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah masalah yang terjadi di wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Brantas.
"Padahal kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2012," terang Tutjuk usai rapat Paripurna,Senin (27/6).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, kedua wilayah sungai tersebut dikelola PT Jasa Tirta yang merupakan BUMN. Sehingga, kurang tepat apabila permasalahan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah DAS yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dia menyampaikan, berdasarkan keputusan Presiden (Keppres) dan peraturan menteri(Permen), wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah, wilayah Sungai Madura-Bawean, wilayah sungai Welang-Rejoso, wilayah Sungai Bondoyudo-Badadung, wilayah sungai Pekalen dan wilayah Sungai Baru-Bajulmati.
"Semestinya lima wilayah sungai itu yang menjadi latar belakang dan alasan disusunnya raperda tentang pengelolaan wilayah sungai," terangnya.
karena itu Tjujuk menegaskan bahwa materi yang diatur dalam raperda masih sangat umum untuk pengelolaan wilayah sungai, belum mengambarkan kebutuhan riil Provinsi Jatim dalam melakukan pengelolaan DAS atau wilayah sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim. (rofik)
Comments
Post a Comment