Skip to main content

Dugaan Korupsi Mesin Percetakan Pemkab Trenggalek jadi Sorotan Kejati Jatim


SURABAYA (Media Bidik) - Dugaan korupsi pengadaan mesin percetakan bekas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, sekitar Rp 4 miliar dikabarkan telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kamis (16/06) pukul 13.45 WIB. Pengadaan mesin percetakan bernilai miliaran rupiah ini juga dikabarkan sudah mendapat sorotan banyak pihak. Pasalnya, mesin percetakan itu tidak terlalu dibutuhkan karena status Trenggalek bukan sebagai daerah industri.

Berdasarkan informasi dari sumber media ini, untuk kisaran harga waktu itu sebenarnya mesin percetakan bekas ini bisa dibeli dengan harga Rp 1,2 miliar - Rp1,5 miliar. Namun harga mesin tersebut kemudian di mark-up harganya menjadi sekitar Rp 4 miliar. Uang kelebihan pembelian mesin itulah yang kemudian disinyalir dijadikan bancaan oleh sejumlah kalangan di Trenggalek waktu itu.
Terkait hal tersebut, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim,  Edy Birton saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui terkait masalah ini.
"Seingat saya belum ada laporan itu, tapi akan saya cek ke staf saya lagi,"ujarnya saat dikonfirmasi melalui selulernya Kamis (16/06).
Senada dengan Edy Birton, Kasipenkum Kejati Jatim Romy Arizyanto juga mengaku belum mengetahui adanya laporan dugaan korupsi pengedaan mesin cetak di Trenggalek. "Besok akan saya tanyakan," ujar Romy.
Romy berjanji akan memberikan perhatian khusus dalam perkara ini. "Kalau memang ada laporannya, tentu segera kita sikapi," pungkas Romy.(tim)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...