Skip to main content

Dewan Jatim Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Jalan Antar Desa

Drs.Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim
SURABAYA (Media Bidik) – Selama ini Indrastruktur jalan antar desa di Jawa Timur sepertinya di anak tirikan oleh Pemerintah, pasalnya secara fakta dilapangan ternya masih banyak jalan antar desa yang rusak tanpa ada perhatian yang serius dari Pemerintah setempat.

Menurut Drs.Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan melihat selama ini pemerintah melalui dinas terkait  sepertinya kurang memliki anggaran yang cukup dalam memperbaiki jalan-jalan yang ad di pedesaan  atau apakah Pemerintah memang tak serius menanganinya.

" Jujur saya merasa miris ketika melihat jalan yang ada di pedesaan banyak yang rusak seperti yang ada di daerah Kabupaten Malang tepatnya di Desa Kampung Baru Punjobo, kecamatan Wonosari, karena ketika kita lewat disana akan dipastikan harus berhati-hati sekali, selain jalan berlubang kondisi jalan juga membayakan," ucap Sugeng saat di temui diruang kerjanya, Senin (20/6).

Politisi asal PDIP Jatim ini juga merasa prihatin ketika pemerintah setempat tak memliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki Infrastruktur jalan yang rusak di desa yang semestinya masuk tanggungjawab Pemerintah setempat.

Namun, lanjut Sugeng, dirinya melalui Komisi DDPRD Jatim  tetap mendorong agar dinas terkait untuk tetap melakukan tugasnya secara maksimal apapun caranya, sebab Infrastruktur jalan antar desa juga perlu perhatian yang serius dari pemerintah setempat.
    
Jika Pemerintah tak cukup anggaran untuk perbaikan jalan antar desa, saya harapkan bisa melalui pola kemitraan yang dananya dari swadaya masyarakat. " Perlu saya tegaskan sekali lagi, untuk desa Wonosari yang ada di kabupaten Malang  akan saya upayakan bagaimanapun caranya jalan yang ada didaerah tersebut bisa di perbaiki, karena saya sendiri asli Malang, kan saya harus memperjuangkan konstituen yang ada di Kabupaten Malang tersebut," Harapnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...