Skip to main content

Komisi E Desak BPPKB Jatim Serius Tangani Kasus Eksploitasi Anak

Dr. Benyamin Kristianto .Mars

SURABAYA (Media Bidik) – Maraknya eksploitasi anak ahkir-ahkir ini membuat miris kita semua. Seperti kasus yang masih hangat yang baru terjadi di Kota Surabaya tentang seorang ibu kandung yang menyuruh anaknya meminta-minta, seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah, khususnya kepada Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana ( BPPKB) Jatim.

     
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.Benyamin Kristianto,Mars melihat kejadian tersebut sepertinya ibu kandung anak tersebut sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak, sehingga harus menyuruh anaknya bekerja meminta-minta uang dijalanan, dan ini menjadi tanggung jawab bagi dinas terkait untuk menanganinya seperti BPPKB Jatim yang memiliki program-program  untuk memberikan ketrampilan bagi perempuan-perempuan agar bisa berusaha secara mandiri sehingga orang tua tak menyuruh lagi anaknya bekerja menjadi pengemis, sebab perempuan tersebut sudah memiliki ketrampilan mandiri bekerja yang didapat dari program BPPKB Jatim.


" Ini artinya perempuan tersebut (Ibu, red) tak memliki ketrampilan sehingga tega menyuruh anaknya mengemis dengan jalan meminta-minta, dan BPPKB Jatim sebagai Badan Pemberdayaan Perempuan  harus turun tangan, karena sudah menjadi tugas pokoknya yaitu memberdayakan Perempuan agar bisa hidup mandiri dan terampil ," tegas dr.Beny saat ditemui diruang komisi E,Selasa ( 21/6).

Politisi Gerindra Jatim asal Sidoarjo tersebut juga meminta kepada BPPKB Jatim untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan masukan kepada masyarakat dalam rangkah pengembangan perempuan dan anak seperti saat ini selain kasus Exploitasi anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak  juga marak. Maka itu, lanjut dr.Beny, melalui Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, dirinya akan mendesak kepada dinas terkait yaitu BPPKB Jatim untuk menangani persoalan terkait exploitasi anak tersebut secara serius.

       
" Ini terjadi karena sang ibu tidak memiliki ketrampilan dalam berusaha sehingga terpaksa harus menyuruh anaknya meminta-minta uang dijalanan dengan harapan bisa mempertahankan hidup, dan ini tidak boleh terjadi karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Pemprov melalui BPPKB Jatim untuk memberikan ketrampilan bagi Perempuan yang ada di Jatim," pinta Mantan Direktur Rumah Sakit di Surabaya ini. (rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more