Skip to main content

Dewan Sarankan Pemkot Buat Aplikasi Untuk Mengatasi Polemik Seragam Sekolah


Mediabidik.com
- Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan polemik pungutan seragam sekolah hampir terjadi setiap tahun ajaran baru. 

Menurut politisi partai Demokrat ini polemik terjadi karena tidak adanya alternatif bagi wali murid sebagai untuk memenuhi kebutuhan seragam bagi anak-anaknya.

"Jika orang tua murid ini diberikan opsi maka saya kira masalah seragam ini tidak akan menjadi sebuah polemik, dan masyarakat terlayani dengan baik " ujarnya pada Kamis, (09/09/2021).

Herlina menyarankan Pemkot Surabaya idealnya mampu membuat platform digital atau aplikasi sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam dilingkungan sekolah.

"Surabaya ini sudah smart city dan saya rasa pak wali Kota ini melek IT, sehingga seharusnya mampu menghadirkan sebuah layanan aplikasi dalam pembelian seragam secara online seperti aplikasi yang sudah ada yakni e-peken," terangnya.

Herlina menambahkan, sistem penjualan seragam secara online  sudah dibuat oleh beberapa sekolah swasta di Surabaya.

"Ini simpel sebenarnya, seharusnya ditahun pendidikan yang akan datang dinas Pendidikan ini harus bisa menyediakan sistem belanja seragam itu secara online. Contohnya disekolah swasta aja sudah menyediakan sistem belanja seragam secara online," imbuhnya.

Herlina pun melanjutkan, dengan tersedianya layanan secara online, wali murid bisa menentukan sendiri kebutuhan seragam yang ingin dibeli dan juga bisa membandingkan harga. Jika wali murid termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka saat ketika membeli seragam lewat applikasi tersebut tidak dikenakan biaya.

"Keuntungannya kita tahu secara persis kebutuhan seragam dan kita juga bisa membandingkan harga sehingga ini bisa sangat membantu wali murid, "urainya.

Teknisnya kata Herlina, masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut secara langsung dari gawai dan apabila ada wali murid yang tidak bisa mengakses bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk membeli seragam secara online.

"Sehinga muncul banyak opsi bagi wali murid, yakni dari koperasi sekolah, pasar umum dan secara online. Dan MBR juga terlayani dengan baik." pungkasnya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...