Data-data tersebut untuk memperkuat argumentasi bahwa bangunan PT Suri Mulia yang berdiri diatas sungai di wilayah Asemrowo, sudah sesuai dengan ketentuan perizinan dari Pemkot Surabaya.
"Ya kami siap, jika Komisi C meminta untuk membuktikan surat izin-izin mendirikan bangunan." tegas Abdul Sakur, selaku Legal Affair PT Suri Mulia kepada wartawan.
Ia menjelaskan, persoalan bangunan PT Suri Mulia yang diperkarakan karena dibangun diatas sungai, sebenarnya sudah di perkarakan di Komisi C DPRD Kota Surabaya tahun 2007 lalu, mengapa saat ini diperkarakan lagi.
"Oleh karena itu kami tidak sepenuhnya membawa data-data perizinan ke Komisi C, tapi jika diperlukan kami sangat siap menyodorkan data-data." terangnya.
Abdul Sakur kembali mengatakan, berdasarkan pasal 76 KUHP yang berbunyi, ne bis in idem artinya suatu perkara yang sudah dibahas di tempat yang sama, sudah tidak bisa dibahas atau diperkarakan kembali, artinya sudah gugur.
"Kami sangat terikat dengan ne bis in idem itu, terus mengapa kami kembali dipanggil Komisi C, dengan persoalan yang sama." kata Abdul Sakur.
Dirinya menambahkan, kami tentunya tidak asal mendirikan bangunan begitu saja, tentu sangat jelas kami memperhatikan secara detail izin-izinnya seperti, IMB, hak atas tanah itu semua ada, jadi ngak mungkin lah kami sembrono.
Hanya yang dipersoalkan oleh Komisi C ke kami, tambah Abdul Sakur, soal izin dari Provinsi Jatim soal sudetan sungai di Asemrowo yang sebelumnya berkelok, menjadi lurus karena berdiri bangunan PT Suri Mulia.
"Kami siap adu argumentasi dengan dewan, karena kami berpegang teguh pada Pasal 76 KUHP, ne bis in idem ini." ungkapnya. (pan)
Foto : Abdul Sakur legal affair PT Suri Mulia
Foto : Abdul Sakur legal affair PT Suri Mulia
Comments
Post a Comment