Skip to main content

Komisi C Dukung Rencana Pemkot Bangun Fasilitas Kedokteran Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi C DPRD Kota Surabaya mendukung penuh rencana Pemkot Surabaya membangun fasilitas teknologi nuklir, di Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH).

Hanya saja, untuk lebih mengetahui secara detail perencanaan proyeknya, Komisi C berencana akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembangunan fasilitas nuklir untuk RS BDH.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, pada prinsipnya kami mendukung pembangunan fasilitas nuklir untuk rumah sakit yang ada di Surabaya, karena jelas demi kepentingan pasien agar pengobatan lebih efektif, efisien, dan cepat terobati atau sembuh.

"Untuk kepentingan pasien dan masyarakat Kota Surabaya, kami sangat mendukung proyek pembangunan fasilitas teknologi nuklir di RS BDH."ujarnya saat dihubungi via telepon, Kamis (24/10/19).

Ia menjelaskan, dirinya sudah mengetahui rencana tersebut dengan anggaran proyek fasilitas teknologi nuklir di RS BDH hampir mencapai Rp100 miliar, dengan rincian Rp30 miliar untuk konstruksi dan Rp69 miliar untuk pengadaan peralatan.

Anggota dewan dari PPP Surabaya yang kembali terpilih, Buchori Imron menambahkan, dari rencana anggaran untuk proyek fasilitas nuklir RS BDH, Komisi C akan meminta penjelasan dari dinas-dinas terkait, yang tentunya tujuannya untuk tranparansi nilai anggaran proyek. 

Yang pasti, kata Buchori, jika tujuannya untuk kepentingan masyarakat, kami dukung rencana Pemkot Surabaya tersebut, ini jelas rencana mulia. 

"Setahu saya di Jatim belum ada rumah sakit daerah yang memiliki fasilitas teknologi nuklir, dan ini terobosan baru di Surabaya" terang Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.

Buchori Imron kembali mengatakan, proyek fasilitas teknologi nuklir di RSUD BDH memang sebelumnya sudah ada pembahasan di Bagian Anggaran atau Banggar, namun tetap kita akan mengetahui lebih rinci soal proyek tersebut. 

"Oleh karena itu sebelum hearing, kami akan kroschek dahulu ke Banggar, nanti lah kita kabari ke teman-teman media." ungkapnya. (pan)

Foto : Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more