Skip to main content

William : Transportasi Publik di Surabaya Masih Jauh Dari Harapan

SURABAYA (Mediabidik) - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya tengah menyoroti persoalan transportasi publik di Surabaya.

Meski baru satu hari bekerja sebagai anggota dewan, namun PSI berani menyikapi permasalahan transportasi Surabaya yang dinilai masih jauh dari harapan publik.

"Sistem tansportasi kita harus segera diperbaiki lagi." ujar Ketua Fraksi PSI, William Wirakusuma kepada wartawan di ruang Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Selasa (27/08/19)

Ia menjelaskan, moda transportasi publik seperti Suroboyo Bus dan bus Surabaya yang ada saat ini masih jauh belum bermanfaat bagi khalayak Surabaya. 

Yang dibutuhkan saat ini, kata William, keberadaan transportasi publik berbasis massa yang dapat memobilisasi kinerja publik agar efesien dan efektif. 

Kemacetan di Surabaya, terang William, sudah tidak bisa ditolelir lagi, dan solusinya adalah keberadaan transportasi publik yang cepat dan aman sudah tidak terbantahkan lagi. 

"Bayangkan saya dari Kutisari ke kantor di dewan ini memakan waktu 45 menit, ini sangat membuang waktu di jalan." tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, PSI menilai problem kemacetan di Surabaya sudah memasuki stadium dua, sebelum stadium satu Pemkot Surabaya harus segera membenahi sistem transportasi.

Saat ditanya soal term atau MRT sebagai solusi transportasi publik, William menerangkan, sebelum dibangun term atau MRT, Pemkot Surabaya terlebih dahulu memikirkan akses dari rumah warga yang akan beraktifitas menuju ke term dan MRT, harus ada transportasi publik yang cepat. 

"Pembenahan sistem transportasi publik harus segera.dilakukan, jika tidak ingin kemacetan di Surabaya memasuki stadium satu, seperti di Jakarta." ungkapnya. (pan)

Foto : Ketua Fraksi PSI Surabaya William Wirakusuma

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...