Ini Jawaban DCKTR Terkait Polemik Warga Dengan Apartemen GDL

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menanggapi polemik warga Perumahan Dharmahusada Mas yang rumahnya rusak akibat dampak pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon Jalan Mulyosari Surabaya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) berharap agar warga Dharmahusada Mas segera berkirim surat

Lasidi Kabid Perijinan DPRKP CKTR mengatakan, selama ini kan belum ada pengaduan, kalau memang ada pengaduan kita siap memfasilitasi untuk kordinasi dengan pemrakasanya (PP Property).

"Untuk perijinan komplit, semua proses sudah dilalui baik drainase, amdal dan amdalalin sudah ada semua.Biasanya kalau ada masalah mereka selesaikan sendiri." terang Lasidi kepada media ini, Kamis (8/8/2019).

Masih menurut Lasidi, yang jelas kalau dari pemkot, kalau ada laporan untuk memfasiltasi ya kita fasilitasi. "Tapi kalau dilapangan diselesaikan sendiri dengan pemrakasanya, ya sudah to." ucap Lasidi.

Lebih lanjut saat ditanya ada ngak sangsi kepada Apartemen GDL apabila terjadi jalan buntu. Mantan Kasi Pengendalian Bangunan ini menjelaskan, kesalahannya apa dulu, kalau dampak lingkungan yang nyabut LH. Kalau IMB bisa dicabut dan dibatalkan apabila surat tanahnya bersengketa.

"Atau persyaratan lainnya Amdal atau lainnya bermasalah, ya kita ikutan." jelasnya.

Lanjut Lasidi kita cuma bisa memfasilitasi kalau perlu kita bantu mencarikan tenaga ahli. Tapi kalau bisa diselesaikan sendiri ya ngak papa.

"Kalau ngak perlu bantuan pemkot juga ngak papa." pungkasnya. (pan)

Foto : Kabid Perijinan DPRKP CKTR Lasidi

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog