Inilah Temuan Hasil Sidak Tim DLH Surabaya Soal Apartemen GDL

SURABAYA (Mediabidik) - Hasil mengejutkan yang di dapat tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya pada Kamis (1/8/2019) kemarin, menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Dharmahusada Mas yang resah karena rumahnya retak dan terjadi penurun tanah akibat terdampak oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon.

Hal itu disampaikan Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLH kota Surabaya Tri Dasto mengatakan, terjadi keretakan rumah warga lantaran akibat beban bangunan yang ada disana, karena disitu didirikan suatu apartemen karena tekanan tanah.

"Tanah bergerak sehingga rumah rumah tertarik dan terjadi keretakan." terang Tri Dasto kepada media ini saat ditemui dikantornya. Jumat (2/8/2019).

Mantan Kabid Jalan dan Jembatan DBMP membenarkan bahwa keretakan rumah warga disebabkan oleh pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoo." Iya keretakan rumah warga disebabkan pembangunan apartemen GDL." ucapnya.

Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan DLH menjelaskan, disitu juga waktu itu dilakukan tes tanah dan tanah disitu labil, karena kondisi tanah disitu jelek sekali. Informasinya seperti itu, kan ada narasumber dari ITS. Disitu ditunjuk oleh PP untuk menyelidiki dan mengetahui tanah disitu.

"Ternyata tanah disitu kurang baik dan jelek walaupun tanpa beban itu juga akan mengalami penurunan juga bisa terjadi seperti itu. Apalagi dibebani beban yang sangat berat sekali sehingga akan terjadi suatu sleding sehingga akan tertarik dan retak." paparnya.

Sangat ironis, padahal sebelumnya Kepala Project Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) Nur Jaman menampik kalau kerusakan rumah warga Perumahan Dharmahusada Mas disebabkan adanya pembangunan Apartemen GDL.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog