Skip to main content

Buruh PT. Kaget Lapor ke Bupati Karena Belum Dapat Pesangon

Pasuruan - Empat orang buruh PT. Karya Guna Eka Tama (PT.Kaget), Wonokoyo-Beji Kabupaten Pasuruan, mendatangi rumah dinas Bupati Pasuruan di pendopo setempat. Kedatangan para buruh itu untuk curhat kepada Bupati, terkait nasib mereka yang sampai saat ini masih belum dibayarkan pesangonnya, oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja, Kamis (12/6/2014).

Kedatangan para buruh ke pendopo itu didampingi oleh sejumlah penggurus DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan. Di pendopo mereka ditemui langsung Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Di hadapan Bupati, Malikah salah seorang buruh mengutarakan, bahwa dirinya dan 159 temannya telah mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak perusahaan, dengan mendadak menskorsing mereka tanpa sebab yang jelas.

"Kami sudah hampir 17 tahun bekerja. Namun, pada bulan Oktober 2013 kami diskorsing tanpa ada alasan yang jelas dari pihak perusahaan," curhat Malikah di hadapan Bupati setempat.

Ia mengatakan, bahwa berdasarkan surat yang ia terima dari pihak perusahaan menyebutkan, kalau ia dan teman-temannya itu diskorsing lantaran tidak disiplin dan sering absen. "Padahal selama ini saya sudah bekerja secara disiplin dan tak pernah absen," imbuhnya.

Dijelaskannya, selama 9 bulan ini mereka sudah tak lagi bekerja, padahal kebutuhan hidup mereka tambah semakin banyak. Namun, ironisnya, di saat 160 karyawan itu diskorsing dan belum diberi pesangon. Pihak perusahaan malah memasukkan karyawan baru. "Kami seakan-akan di-PHK secara halus oleh pihak perusahaan," ujar keempat buruh itu dengan nada lirih.

Sementara itu, Irsyad Yusuf yang mendengar curhatan para buruh itu mengaku sangat prihatin. Ia berjanji akan memperjuangkan hak-hak para buruh tersebut.

"Selama itu hak sampean dan kewajiban perusahaan. Sampean akan saya bela mati-matian," ujar pria yang juga adik kandung Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Bejat)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...