Skip to main content

Bantuan Stimulus untuk Warga Terdampak di Daerah Lokalisasi

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja sama dengan berbagai pihak, memberikan bantuan stimulus kepada warga terdampak di daerah lokalisasi agar mereka siap untuk beralih profesi paska pengalihfungsian lokalisasi. Beberapa lembaga tersebut yakni Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Muhammdiyah. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama dan Universitas Ciputra juga memberikan bantuan. Penyerahan bantuan stimulus tersebut dilakukan di kediaman Walikota Surabaya, Senin (9/6).
Ada 79 warga terdampak di daerah lokalisasi yang hadir di kediaman walikota. Selain warga, ikut hadir beberapa tokoh masyarakat, ulama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya. Diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB).
Bantuan stimulus dari YDSF dan Muhammdiyah tersebut diwujudkan dalam bentuk barang. Diantaranya bantuan mesin cuci untuk modal usaha laundry, bantuan gerobak (rombong) gorengan, bantuan modal usaha pembuatan telor asin, juga bantuan modal usaha pembuatan kaos distro. Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, Zayin Chudlori menegaskan, pihaknya menyerahkan bantuan total senilai Rp 39 juta untuk warga terdampak di daerah lokalisasi. "Kita memberikan bantuan berupa mesin cuci, rombong dan juga pembinaan," ujarnya.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, sebagai pemerintah, Pemkot Surabaya wajib memberikan peluang kepada warganya untuk menjadi lebih baik.  "Ini tadi ada 79 orang. Mereka ini warga Surabaya. Yang paling penting bagi saya sebagai ummaro (pemerintah) adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga, termasuk warga Putat Jaya," jelas Walikota Tri Rismaharini.
"Kita tidak bisa hanya berpikir besok bisa makan. Tapi bagaimana makanan yang kita makan bisa membawa anak-anak kita  tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Sebagai orang tua kita wajib berjuang, tetapi juga harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak," sambung walikota.
Sebelum menyampaikan sambutan, walikota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan kota Surabaya ini mengajak warga yang hadir untuk meninjau beberapa produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipajang di kediaman. Diantaranya kerudung, bros, sepatu, keranjang dari enceng gondok, juga souvenir lambang kota Surabaya.
Dijelaskan walikota, semua produk tersebut merupakan hasil buatan warga miskin dan juga warga terdampak di daerah lokalisasi seperti di Dupak Bangunsari. Awalnya, mereka juga tidak tahu apa-apa tentang usaha membuat produk kerajinan. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dari Pemkot Surabaya, kreatifitas mereka kemudian tumbuh. Apalagi, Pemkot Surabaya tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga menfasilitasi produk mereka agar laku di pasaran.
"Mereka ini mulai dari nol. Dulunya mereka tidak bisa kemudian dilatih. Sekarang banyak produk mereka yang sudah diekspor. Pemkot juga menyewakan stan di mal-mal untuk memasarkan produk mereka serta memberikan pelatihan agar warga bisa memasarkan poduk mereka via online. Jangan khawatir, saya tidak akan lepas tangan. Saya akan bantu," sambung Walikota Surabaya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, warga yang hadir di kediaman walikota adalah warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Menurut Supomo, bantuan stimulus yang diberikan diharapkan dapat mendukung warga terdampak di daerah lokalisasi setelah dialihfungsikan. "Warga ini merupakan warga yang bisa diberdayakan. Kita ingin Surabaya jadi wilayah yang bermartabat dan mendapat barokah Allah," ujar Supomo.
Salah satu warga, Sutik (45 tahun), mengaku merasakan manfaat dari pelatihan oleh pemkot. Sebelumnya, warga Putat Jaya Gang II ini berjualan kopi. Namun, jelang dialihfungsikannya lokalisasi Dolly, ibu empat anak ini kemudian mengikuti pelatihan pembuatan telor asin.  Dia mengaku dalam seminggu bisa menghasilkan 1000 telor asin dengan penghasilan 2,5 juta. "Saya berharap usaha telor asin ini ke depannya akan semakin maju," harap Sutik.(pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...