Skip to main content

Walaupun Mangkir Satu Tahun Lebih, PNS Dinsos Bebas Sanksi

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun sudah mangkir satu tahun tanpa ada keterangan yang jelas, pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Sosial pemkot Surabaya yang berinisial HF lolos dari sangsi apapun, berdasarkan informasi HF mantan lurah Kebraon tersebut merupakan salah satu dari 18 PNS yang bolos pada libur natal 2017 kemarin dan sudah diperiksa Inspektorat Surabaya.

Terbongkarnya kasus tersebut berawal dari laporan daftar absen hand key seluruh PNS pemkot Surabaya yang ada di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) pemkot Surabaya pada saat libur panjang natal tahun 2017 lalu. Ironisnya walaupun sudah mangkir satu tahun lebih dan melanggar PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pihak Dinas Sosial terkesan tutup mata terkait hal tersebut.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Surabaya Supomo saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya Selasa (10/1) tidak bisa dihubungi.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, proses pemeriksaan dilakukan oleh OPD masing - masing yakni, atasan mereka sendiri, untuk memberikan sanksi terhadap anak buahnya.

"Kalau masalah itu, nanti atasannya yang memberikan saksi terhadap anak buahnya, coba hubungi langsung Kepala Dinsos," ujar Mia Santi Dewi, Rabu (10/1).

Kepala Inspektorat kota Surabaya Sigit Sugiharsono membenarkan adanya berkas PNS yang bolos, namun dirinya melimpahkan berkas tersebut kepada BKD untuk menindaklanjuti.

"Memang ada berkas PNS yang tidak masuk kerja, tapi sudah saya limpahkan kepada BKD untuk menindaklanjuti,"terangnya (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...