SURABAYA (Mediabidik) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyoroti aktifitas Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang kerapkali mendampingi Cawagub Puti Guntur Soekarno saat melakukan safari politik di wilayahnya. Herlina menegaskan, kepala daerah dan wakilnya seyogyanya meminta persetujuan Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur jika menjadi juru kampanye.
Namun, menurutnya, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, ia mengharapkan walikota menkonsultasikan kegiatannya itu ke kemendagri, melalui Gubernur.
"Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan Gubernur, karena ketika masa kampanye izin itu turunnya melalui Gubernur," terangnya, Selasa (23/1)
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, apabila memasuki masa kampanye, tugas KPU dan panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim apakah mereka mengantongi izin cuti.
"Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya," papar Herlina.
Namun demikian, Herlina mengaku, sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait kegiatan walikota mengikuti cawagub Puti Guntur Soekarno, apakah mengnggu tugasnya selaku kepala daerah.
"Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan walikota masuk kategori kampanye atau tidak bisa konsultasi ke Gubernur," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Surabaya
Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengakui, bahwa kepala daerah maupun wakilnya wajib mengajukan cuti jika mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye. Namun demikian, ia menegaskan, masa kampanye tiba ketika sudah ada penetapan pasangan calon, dan nomor urutnya. Penetapan pasangan cagub dan cawagub jatim sesuai jadwal berlangsung 12 Februari mendatang. Adi menerangkan, kegiatan yang dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama Puti Guntur Soekarno berkaitan dengan diskusi kebijakan yang dijalankannya selama memimpin kota Surabaya.
"Bu Risma tak mengajak memilih, tapi membuka ruang untuk mendiskusikan kebijakan pembangunan dan pemerintahannya," ujar Ketua Bappilu PDIP surabaya
Ia menyebut, kegiatan Walikota mendampingi Cawagub yang diusung PKB, PDIP, PKS dan Gerindra tersebut tak masalah. Pasalnya, mereka berdua adalah teman. Disamping itu, sesama kader PDIP yang bertugas di pemerintahan memberikan kontribusi adalah hal yang wajar.
"Mengenai rutinitas beliau terganggu atau tidak. Saya kira kalau meluangkan waktu berarti gak terganggu," katanya.
Adi Sutarwijono menambahkan, siapapun boleh menimba ilmu dari Walikota Surabaya. Hanya saja , keputusan untuk bisa tidaknya memberi ruang dan waktu bergantung pada yang bersangkutan. (pan)
Comments
Post a Comment