DPRD Jatim Minta Permen Kelautan Tentang Cantrang Harus Lebih Spesifik

SURABAYA (Mediabidik) - Larangan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) kelautan dan Perikanan ibu Susi Pujiastuti tentang larangan para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat cantrang sangat merugikan para nelayan.

dr. Benjamin Kristianto Mars Anggota DPRD Jatim asal fraksi Partai Gerindra mengatakan sebaiknya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Permen kelautan dan perikanan yang melarang nelayan menggunakan tangkap ikan dengan alat cantrang harus dijelaskan secara detail atau lebih spesifik, sebab jika diatur dengan syarat-syarat tertentu mungkin para nelayan tidak keberatan khususnya nelayan Jawa Timur.

"Saya menghimbau supaya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan nelayan tangkap ikan menggunakan cantrang di atur dengan berbagai pasal di dalamnya. Jangan asal melarang saja karena ini sangat merugikan nasib nelayan atau kalau perlu di revisi saja,"terang Benjamin saat di temui di gedung DPRD Jatim, Rabu (17/1).

Politisi berwajah oriental asal Sidoarjo ini juga memberikan saran supaya Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi segera menambahkan aturan melalui pasal-pasal yang ada dalam Permen tersebut.

"Misal aturan ukuran cantrang yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dipakai untuk menangkap ikan dilaut dengan alasan akan merusak ekosistem trumbuhkarang yang hidup didalam laut, dengan begitu nelayan akan mengikuti aturan yang ada tanpa merugikan nasib mata pencaharian para nelayan utama nelayan Jawa Timur, "pungkas Anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog