Skip to main content

Risma Prioritaskan Pejabat Internal Untuk Rekrutmen Pjs PD Pasar Surya

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk mengisi kekosongan direksi yang ada di PD Pasar Surya. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bergerak cepat, dalam waktu dekat akan dilakukan perekrutan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Risma menjelaskan, dalam proses rekrutmen yang dilakukan pemerintah kota memprioritaskan pejabat internal yang berasal dari PD Pasar. Termasuk posisi Pejabat sementara (Pjs) yang akan diperpanjang.

"Kita cari dari internal dulu. Terus terang juga saya sedikit takut," ujar Tri Rismaharini saat ditemui dalam acara peletakan batu pertama rumah jabatan Kajati Jatim, Selasa (3/4/2018).

Risma berharap, pejabat dari internal yang ditunjuk bisa membuat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu lebih baik. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang mencari sosok yang bisa diajak bersama-sama memajukan PD Pasar Surya.

"Kita cari dari internal yang bisa didorong untuk maju," tegasnya.

Ditanya apakah akan dilakukan test and propertest bagi calon yang berasal dari internal, mantan Kepala Bappeko ini membenarkanya. Menurutnya, sangat tidak mungkin jika dirinya langsung melakukan penunjukan.

"Mana berani kita langsung tunjuk. Gak bisa kemudian seenakku," imbuh Risma.

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rahmat kembali mendorong pemerintah kota segera mengisi jabatan yang kosong di PD Pasar Surya. Menurutnya, saat ini Pemkot sedang menggodok nama-nama calon pejabat sementara yang akan diangkat.

"Sampai saat ini kelihatannya nama-nama itu masih di wali kota," kata Edi.

Edi mengungkapkan, ada tiga posisi yang akan diisi pejabat sementara oleh wali kota. Ketiganya adalah posisi direktur teknik, direktur keuangan dan direktur perdagangan.

"Ada tiga direktur yang akan diisi. Sepertinya dalam waktu dekat akan diumumkan siapa nama Pjs itu," pungkas Edi Rahmat. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...