DPRD Jatim Desak Manajemen PT PWU Jatim Bertanggungjawab

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim tampaknya gerah juga terkait kegagalan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dalam mengembangkan bisnisnya di sector pembangunan jalan tol di wilayah Legundi-Bunder-Manyar.

Pasalnya, tak hanya satu kali ini saja PT PWU Jatim gagal dalam mengembangkan usahanya disektor bisnis aslinya dibidang property. Sebelum melangkah ke pembangunan jalan tol, BUMD milik Pemprov Jatim tersebut juga mengembangkan usahanya dengan pembangunan apartemen Frontage yang pembangunannya juga dinilai bermasalah.

Anggota Komisi C Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya akan minta pertanggungjawaban manajemen PT PWU Jatim yang gagal mengembangkan bisnis usahanya disektor lain."Seharusnya ada bisnis plant sebelum melakukan investasi disektor lain. Saya kira mereka tak konsisten dengan bidang usahanya,"ungkapnnya di DPRD Jatim, Kamis (12/4).

Sahat Tua Simanjuntak mengatakan tak hanya itu, pihak PT PWU Jatim juga tak pernah terbuka dengan DPRD Jatim terlebih dengan Komisi C DPRD Jatim selaku mitra pengambil kebijakan. " Seharusnya kami diberitahu bisnis plan nya. Bukan setelah ada masalah baru minta dukungan DPRD Jatim. Manajemen PT PWU Jatim harusnya mengedepankan Prudential invest principel (Asas kehati-hatian dalam berinvestasi),"sambung pria asli Surabaya ini.

Sahat juga keberatan adanya statemen dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko yang menyebut adanya keterlibatan secara tak langsung gubernur Jatim Soekarwo dalam mengambil keputusan untuk pengembangan usaha di sector jalan tol.

" Saya tak percaya gubernur minta agar PT PWU Jatim berinvestasi di sektor jalan tol. Jangan pakai-pakai nama gubernur untuk menutupi kesalahan. Gubernur terlepas dari keputusan manajemen untuk melakukan investasi di jalan tol,"jelasnya.

Sahat bahkan dengan nada tinggi minta agar manajemen PT PWU Jatim bertanggungjawab atas kegagalan proyek yang pengembangan usaha yang dilakukan manajemen. " Dalam pembangunan jalan tol sudah ditanam investasi awal senilai Rp 2 T. Walaupun asset dan keuangan PT PWU Jatim asset Pemprov yang dipisahkan sesuai UU PT, namun kami minta pertanggungjawaban dari manajemen,"jelasnya.

Sahat mengingatkan manajemen PT PWU Jatim untuk tak seenaknya melakukan investasi diluar bisnis utamanya."Target Penerimaan PAD yang ditetapkan tiap tahun selalu ditingkatkan, dan PT PWU Jatim selalu minta di turunkan target penyetoran PAD dengan alasan ekonomi dan lain-lain. Lha sekarang justru melakukan investasi yang PAD nya kembali butuh jangka panjang. Mereka tak konsisten dalam mengelola bisnisnya,"tandasnya dengan geram.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim tampaknya salah strategi dalam pengembangan usaha disektor pembangunan jalan tol. Pasalnya, rencana investasi dengan menggandeng PT Waskita Karya untuk membangun tol Legundi-Bunder- Manyar membengkak dari anggaran Rp 8 Triliun menjadi Rp 12, 7 Triliun.

" Pembengkakan tersebut disebabkan karena kami juga diminta oleh Kementerian melalui PT Waskita Karya untuk berinvestasi juga di pembangunan Tol di Sumatera. Tentunya bagi kami ini memberatkan dan tidak menguntungkan bagi bisnis PT PWU Jatim, "ungkap Dirut PT PWU Jatim Basanto Yudoyoko saat ditemui di Surabaya, Kamis (12/4).

Basanto mengatakan saat ini pihaknya sedang meminta dukungan kepada pihak DPRD Jatim untuk menempuh berbagai hal termasuk lewat jalan hukum agar bisa terlepas perjanjian pembangunan tol di Sumatera tersebut.(RoHa)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog