Dewan Desak Walikota Segera Isi Dua Jabatan Kepala OPD

SURABAYA (Mediabidik) – Kekosongan dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Bappeko dan Disbudpar pemkot Surabaya, mendapat sorotan pimpinan DPRD kota Surabaya.

Aden Darmawan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya mengungkapkan alasannya, dua OPD tersebut merupakan ujung tombak kota Surabaya. Apalagi, saat ini Kota Surabaya gencar melakukan promosi pariwisata.

"Ada event-event pariwisata dan tempat wisata yang sedang dikembangkan," ucapnya, Senin (30/4/2018).

Politisi Partai Gerindra ini menunjukkan, salah satu pengembangan wisata yang baru saja direalisasikan adalah Kebun Raya Mangrove di kawasan Pantai timur Surabaya (Pamurbaya). Menurutnya, apabila tak segera ada pengisian jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengembangan wisata tak akan maksimal.

"Apalagi sekarang juga ramai masalah minuman keras (miras)," katanya.

Aden mengatakan, peredaran Minuman Keras (Miras) selain berkaitan Disperindag juga, juga Disbudpar. Pasalnya, penjualan miras berlangsung di rumah hiburan.

"Jika tak segera definitif, pengawasannya akan berkurang," tegasnya.

Sementara itu, Jabatan Kepala Bappeko mendesak untuk diisi dengan pejabat baru, karena badan ini ujung tombak anggaran pemerintah kota untuk pengembangan kota Surabaya.

Aden menambahkan, jika saat ini susah mencari figur pengganti, semestinya pejabat sebelumnya tak digeser terlebih dahulu.

"Kalau ada pandangan siapa yang pas, baru ada rolling," pungkasnya.

Ia menilai, penunjukkan Kasatpol PP sebagai Plt Kadisparta kurang tepat. Pasalnya, dua OPD ini tugasnya sama-sama berat. Ia khawatir, tugas yang diemban tak maksimal, karena tugas di Satpol PP sangat kompleks. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog