SURABAYA (Mediabidik) - Penanganan dugaan korupsi proyek pavingisasi yang bersumber dari Jasmas dewan 2017 oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Polres pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ahkirnya terbantahkan.
Hal itu disampaikan Kasi Intelijen 8Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Lingga Nurarie SH. MH saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (11/4/2108), mengatakan, kita ngak ada istilah pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan (Puldata, Pulbaket) Jasmas 2017, " Mengenai pavingisasi ngak ada, "ucap Kasi Intel.
Kasi Intelijen menegaskan, soal pavingisasi ngak ada, karena setelah jasmas ini bermasalah. Makanya pemkot mengandeng kejaksaan untuk dikawal.
"Dalam arti tidak untuk dijadikan perkara, kita harus gimana sih, untuk kedepannya agar aman. Dalam arti kita tidak salah dari segi hukumnya, " paparnya.
Masih menurut Kasi Intel, makanya setelah kejadian itu ahkirnya diperkuat, sekarang mereka (pemkot -red) pengawasannya dibagusi.
"Cuma lebih detailnya sampai dimana dan bagaimana kita belum tau."ucapnya.
Saat ditanya soal pemanggilan RT/RW kelurahan Sidotopo Wetan kecamatan Kenjeran, terkait proyek pavingisasi oleh Polres pelabuhan Tanjung Perak, dia merasa kaget, saya baru dengar kalau Polres Tanjung Perak memanggil RT/RW terkait pavingisasi.
"Ketua RT/RW seharusnya sama dengan kami. Kita juga berhubungan dengan ketua RT/RW cuma bidangnya lain, "pungkasnya.
Perlu diketahui, melalui surat undangan klarifikasi Nomor : B/230/XII/2017/Satreskrim, memanggil ketua RT 04 RW 10 kelurahan Sidotopo Wetan kecamatan Kenjeran untuk klarifikasik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pavingisasi yang bersumber dari dana anggaran Jasmas dewan tahun 2017 yang berlokasi di jalan Randu Agung Surabaya. (pan)
Comments
Post a Comment