Skip to main content

Hadapi MEA, Komisi E Minta Disnakertransduk Jatim Gencar Lakukan Latihan Kerja Untuk Masyarakat di Daerah

SURABAYA – Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan persaingan pasar bebas bagi pelaku industry, begitu pula para tenaga kerjanya, saat ini ketika Era MEA berlangsung, sudah banyak sekali tenaga asing bekerja di Indonesia dan ini merupakan ancaman bagi tenaga lokal, pasalnya tenaga asing yang bekerja di Indonesia mayoritas berpengalaman dan mau di bayar murah .
   
Menurut Anggota DPRD Jatim Gatot Supriyadi ,saat ini Provinsi Jawa Timur juga tidak lepas dari bidikan para tenaga asing yang ingin bekerja di Jawa Timur, dan ini merupakan ancaman juga bagi para pekerja lokal yang ada di Jawa Timur, sehingga ini tidak bisa dianggap sepele.
    
Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)  ini juga melihat Daerah – daerah yang ada di Jatim seperti di Mojokerto, Madiun, Nganjuk dan Jombang hampir mayoritas masyarakat utamanya para pekerja produktif masih kurang percaya diri dalam persangan bebas di era MEA, ini terbukti banyak sekali para pemuda di daerah tersebut banyak yang mengaduh .
    
" Untuk Dinas Tenaga Kerja Jatim seharusnya gencar memberikan program latihan kerja untuk para tenaga kerja lokal yang ada di daerah utamanya daerah  pelosok, sebab masyarakat di sana sepertinya kurang percaya diri jika bekerja di perusahaan yang ada tenaga asingnya, karena diakui para pekerja lokal yang ada di daerah tersebut masih minim berpengalaman bekerja," terang Gatot, serius.
   
Politisi asal F-PDIP ini juga mengakui ketika dirinya melakukan tugas kedewanan dalam menyerap aspirasi masyarakat, ternyata masih banyak pekerja muda yang ada di pedesaan kurang nya pengetahuan dalam dunia bekerja.
    
" Sering kali para konstituennya meminta agar di berikan pelatihan kerja agar tak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang saat ini telah bebas bekerja di perusahaan -perusahaan yang tersebar di darah Jawa Timur," pungkas Gatot. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...