Skip to main content

Raperda Inisiatif Untuk Berdayakan Industri Ekonomi Kreatif


SURABAYA (Mediabidik) - Munculnya raperda inisiatif ekonomi kreatif yang digagas Komisi B, dengan tujuan mendorong Pemkot Surabaya agar semakin memberdayakan industri ekonomi kreatif jenis UMKM yang selama ini telah menjadi binaan.

Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, jika sebenarnya Pemkot Surabaya sangat bisa membantu menghidupkan usaha mikro kecil menengah, karena memiliki pegawai dan staf dengan jumlah puluhan ribu.

"Jumlah pegawai Pemkot itu lebih dari 25 ribu, itu belum termasuk staf outsourcing yang jumlahnya sekira 5 ribuan. Jika seluruh pegawai ini diwajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk lokal hasil UMKM binaan, maka hasilnya akan luar biasa," ucapnya. Senin (5/2/2018).

Contohnya, lanjut dia, jika saja Pemkot membuat kebijakan soal kewajiban menggunakan baju batik hasil produk lokal (UMKM binaan) selama 2-3 hari dalam seminggu, maka berbagai pelatihan yang selama ini digeber sudah bisa mendapatkan out put yang jelas.

"Bisa kita bayangkan, seluruh staf dan pegawai pemkot menggunakan batik hasil UMKM, tentu dengan harga yang terjangkau, caranya jangan batik tulis, tetapi batik cetakan, lantas siapa yang nyetak, ya UMKM binaan itu juga, dengan demikian mereka bisa semakin hidup, begitu juga dengan sepatu, kan di Dolly sudah di produksi," tandasnya.

Tidak hanya itu, terkait UMKM penghasil makanan, minuman, jajanan dan camilan, politisi PDIP ini juga menyampaikan angan-angannya, agar suatu saat mendapatkan sajian hasil produk UMKM pada saat mengkuti rapat–rapat kerja di lingkungan pemkot Surabaya.

"Rapat di Balai Kota, di dinas, di kecamatan dan termasuk di DPRD Surabaya, itu dalam setiap harinya ada dan jumlah kebutuhannya tidak sedikit, harusnya lebih menonjolkan sajian produk-produk hasil UMKM binaan ini dengan cara membelinya, bukan malah hasil produk penjual makanan milik para pengusaha besar," tutupnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...