Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur, PDIP Aktifkan Gerakan "Door To Door"

SURABAYA (Mediabidik) - PDI Perjuangan (PDIP) mengaktifkan metode kampanye door to door, yakni jajaran pengurus dan kader partainya, bersama relawan, berkunjung ke rumah-rumah pemilih.

Mereka membawa calon gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon wakil gubernur Puti Guntur Soekarno. Selain itu membawa program unggulan paslon nomor 2 itu. Salah satunya, pendidikan gratis untuk SMA/SMK dan Seribu Desa Wisata.

"Kader dan pengurus PDIP yang sangat banyak di bawah, bergerak, membawa Gus Ipul dan Mbak Puti ke rumah-rumah penduduk. Mereka jelaskan apa yang akan dikerjakan Gus Ipul-Mbak Puti jika terpilih," kata Kusnadi, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sabtu (10/2).

Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menambahkan, dalam door to door, kekuatan PDIP juga membawa bahan-bahan kampanya milik Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno.

"Ada stiker, kalender, brosur dan lainnya. Syukur-syukur diijinkan tuan rumah untuk menempel stiker di bagian rumah, dan memasang kalender di ruang tamu," kata Untari.

Kusnadi mengatakan, jajaran kader dan pengurus PDIP relatif tahu, siapa saja warga di sekitarnya yang berafiliasi pada PDIP. Biasanya mereka relatif mudah untuk diajak memilih Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

"Target kami mengalirkan secara maksimal pemilih PDI Perjuangan di Jawa Timur pada Pemilu 2014, yang jumlahnya sekitar 3.5 juta, untuk memilih Gus Ipul-Mbak Puti. Apalagi, Mbak Puti adalah cucu Bung Karno," kata Kusnadi.

Selain itu, kekuatan mesin PDIP juga harus menggeret pemilih-pemilih yang tidak berafiliasi pada parpol. Mereka adalah pemilih mengambang, yang memilih berdasar pertimbangan rasional.

"Karena itu, program pendidikan gratis untuk SMA/SMK sangat efektif untuk memberi pertimbangan rasional, mengapa mereka layak memilih Gus Ipul-Mbak Puti," tambah SW Nugroho, Wakil Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur.

Gerakan door to door, tambah Untari, membuka ruang lebar bagi keterlibatan seluruh kader, pengurus, anggota dan simpatisan PDIP yang berjumlah banyak.

"Sehingga urusan pemenangan Pilkada Jawa Timur menjadi urusan kita semua, ditangani semua dengan gotong-royong. Tidak hanya aktivitas pasangan calon saja," kata Untari. (RoHa)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog