SURABAYA (Mediabidik) - Masalah Gaji Guru madarasah diniyah (Madin) masih menjadi persoalan tersendiri di pulau madura. Karena gaji yang mereka terima sangat minim sekali apalagi masih banyak guru madin yang belum terdata.
"Dalam serap aspirasi warga Madura ternyata persoalan guru madin masih banyak muncul. intensif yang diberikan Pemerintah Provinsi dirasa masih kurang serta masih banyak guru madin yang belum menerima karena belum terdata,' terang Mahud usai ditemui reses di Bangkalan, Sabtu (3/3).
Menurut Anggota DPRD Jatim asal Madura ini menyampaikan bahwa intensif bagi guru madin dirasa masih kurang, bila di hubungkan dengan tugas para guru madin dalam memberikan pengajaran akhlak pada para muridnya. banyak diantara mereka yang meminta agar Pemprov Jatim bisa memberikan tambahan terhadap gaji mereka.
"Apa yang diinginkan mereka bisa dimaklumi, mengingat tugas mereka juga tidak ringan. Menyiapkan generasi yang berakhlak. Tidak ada salahnya bila hal ini diperhatikan dan direspon agar intensif mereka bisa ditambah kedepannya," terang politisi asal PDIP Jatim ini.
Selain permintaan kenaikan intensif para guru madin, dalam mendegar keluhan warga madura bahwa masih banyak guru madin di madura yang belum terdaftar dan masuk data penerima intensif dari pemerintah provinsi yang selama ini sudah dianggarkan di APBD jatim.
Ditegaskan Mahhud, masih ada ribuan guru madin di madura yang belum terdaftar dan terdata, Mereka rata rata berada di daerah daerah pedesaan dan kepulaun yang ada di madura.
"Kalau jumlah madrasahnya saya ada ribuan, maka yang belum terdata jelas mencapai ribuan. ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilakukan pendataan kembali oleh instansi berwenang agar mereka bisa mendapatkan hak mereka sebagai guru madin," tegasnya.
Sementara itu untuk menunjang keberadan sekolah sekolah madrasah yang ada di pulau madura serta untuk mengimbangi program doble track Pemprov Jatim, Anggota komisi C DPRD jatim ini, juga meminta pemerintah provinsi memperhatikan infrastruktur bangunan untuk sekolah sekolah madrasah yang ada di Madura.
Apalagi masih banyak gedung sekolah madrasah dan ruang ruang kelas yang tidak layak pakai namun masih digunakan untuk proses belajar mengajar.
" Pengelola sekolah madarash banyak yang telah menyampaikan ke saya. karena keterbatasan anggaran di pemerintah kabupaten yang ada di madura. Maka satu satunya cara ya lewat pemerintah provinsi. Kedepan dalam penganggaran hal ini harus dimasukkan. Baik di perubahan APBD jatim 2018 maupun pembahasan murni APBD jatim 2019, " pungkas Mahhud (RoHa)
Comments
Post a Comment