Pemkot Kaji Usulan Kenaikan Tiket Masuk KBS

SURABAYA (Media Bidik) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengkaji usulan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) agar tarif tiket masuk ke KBS menjadi Rp25.000 dari tarif yang berlaku saat ini Rp15.000. Nantinya, pemkot akan menggelar pertemuan yang melibatkan Badan Pengawas (Bawas) KBS untuk membicarakan usulan itu.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, pihaknya akan menanyakan ke Bawas PDTS KBS, alasan apa saja yang menjadi pertimbangan sehingga tarif tiket masuk ke kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini harus naik. Soal tarif tiket harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, ini terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses hiburan di KBS. Apalagi, KBS merupakan wahana yang harus bisa dijangkau semua lapisan masyarakat. "Yang pasti, KBS itu sarana hiburan yang harus terjangkau oleh warga. Sedapat mungkin kami akan minimalkan kenaikan harga tiket," katanya.

Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, PDTS KBS tidak melulu mengandalkan tiket masuk untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebab, masih ada sumber-sumber pendapatan lain yang bisa digali dan memiliki potensi yang tinggi. Diantaranya, mengoptimalkan kerjasama dengan pengusaha dalam pemasangan iklan seperti reklame dan banner. Jika kerjasama ini bisa maksimal dan pemasangan reklame di KBS ini cukup besar, tidak menutup kemungkinan kenaikan harga tiket KBS bisa ditekan lebih rendah. "Kami akan coba bicarakan dulu dan kami akan hitung-hitungan dulu," tandas Hendro.(Topan)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog