Satgas KGB kerahkan 100 kader di 38 Kab/Kota Jatim bantu aparat brantas Gafatar

Chusainuddin anggota komisi B DPRD Jatim

SURABAYA ( Media Bidik ) – Munculnya organisasi masyarakat "Gabungan Fajar Nusantara" ( Gafatar) yang dinyatakan MUI sebagai organisasi aliran sesat menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian untuk menertibkan keberadaan arganisasi sesat tersebut, pasalnya dari pengakuan masyarakat yang melaporkan hilangnya anggota keluarganya ketika bergabung dengan organisasi Gafatar tersebut hingga sekarang tidak jelas keberadaanya.

Satuan Tugas (Satgas) yang tergabung dalam Garda Bangsa Jatim ikut mengecam keberadaan aliran sesat Gafatar ,karena banyak keluaga masyarakat khususnya Jawa timur yang hilang akibat bergabung dengan aliran tersebut.

Satgas Komando Garda Bangsa Jatim Chusainuddin S,Sos menegaskan,pihaknya merasa prihatin terhadap masyarakat Jawa Timur atas hilangnya anggota keluarganya yang bergabung dengan Gafatar. " Saya perintahkan kepada anggota Garda Bangsa yang berada 38 Kab/Kota di Jawa timur untuk membantu aparat kepolisian menemukan dan membrantas organisasi masyarakat yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) tersebut," tegasnya .

Chusainuddin yang juga sebagai wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim ini mengingatkan kepada masyarakat agar tak segampang menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal untuk bergabung dalam suatu aorganisasi yang tak jelas, dalam masalah ini pihaknya sudah mengerahkan 100 anggota kader Garda Bangsa untuk bersiap membantu aparat kepolisian." Satgas Komando Garda Bangsa sudah menyiapkan tiga ribu lebih kader Garda Bangsa yang berada di seluruh Kabupaten/Kota Jatim dalam membantu aparat kepolisian dan mendesak agar aparat menindak tegas organisasi sesat Gafatar sesuai aturan hukum yang berlaku," tandasnya.( rofik )

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog