Skip to main content

DPRD Jatim Meminta Pemprov Segera Ambil alih BPWS

SURABAYA ( Media Bidik ) – Hampir Tujuh tahun lebih jembatan yang menjadi icon Jawa Timur yaitu Jembatan Suramadu berdiri dan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Jatim khususnya pulau Madura dan kota Surabaya hanya pepesan kosong  belaka, pasalnya sejak tahun 2009 pembangunan  jembatan Suramadu sampai saat ini hanya jalan ditempat alias tidak ada perubahan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Madura dan Surabaya.

Menurut Alyady,S.I.P Anggota Komisi D DPRD Jatim yang menangani Pembangunan melihat keberadaan pembangunan jembatan Suramadu hingga kini hanya seperti pembangunan monument saja, karena tidak ada perubahan yang signifikan dari keberadaan jembatan tersebut." Saya minta kepada pihak pengelolah Suramadu BPWS yang saat ini di kelola pemerintah pusat alangkah baiknya di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena saya optimis kalau BPWS di serahkan ke Pemprov Jatim keberadaan Jembatan Suramadu akan menjadi lebih baik," terang Alyadi.

Putra daerah kelahiran Sampang – Madura ini mengingatkan kepada BPWS agar mau legowo pengelolaanya di serahkan ke Pemprov Jatim, jika tidak mau, lebih baik Badan Pengelola Wilayah Suramadu ( BPWS) di bubarkan saja.

Menurut Alyadi politisi dari Fraksi PKB, "Jika BPWS di kelola  Pemprov Jatim, perekonomian masyarakat Madura bisa terdongkrak, khususnya dari sektor pariwisata dan industri, sesuai harapan bahwa keberadaan pembangunan Jembatan Suramadu, bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura dan Surabaya,tegasnya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...