Skip to main content

Dua PNS Pemkot Surabaya Anggota Gafatar Bebas dari Sangsi Pecat

SURABAYA ( Media Bidik) - Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya hidup ratusan anggota Gafatar, yang kini ditampung di Transito Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jatim, Jalan Margorejo."Kita beri santunan 6 hari untuk biaya hidup mereka dari Pemkot Surabaya," kata Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1).

Nurwiyatno juga mengungkapkan pihaknya, sedang  mencarikan solusi tempat tinggal bagi para anggota Gafatar serta, melakukan kroscek data bagi yang mengaku warga Kota Surabaya. Menurutnya, mereka akan ditempatkan di rusunawa ,yang masih kosong jika, memang benar bukan warga Kota Surabaya. "Ini yang sekarang kita carikan solusi. Mungkin tempat tinggal di rusun tapi, masih kita diskusikan," tuturnya.

Kemugkinan rusunawa yang akan ditempati para anggota Gafatar, lanjut Nurwiyatno yakni Rusun Romo Kalisari. Namun ia masih belum memastikan. "Rusun mungkin Romo Kalisari," ujar pria yang juga Kepala Ispektorat Jawa Timur ini.Terkait, dua pegawai Negeri Sipil  ( PNS ),yang diduga kuat bergabung dengan Gafatar  Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, memastikan tidak akan melakukan pemecatan. Namun, demikian sanksi terhadap pelanggaran tidak masuk kerja, dipastikan mendapat sanksi. "Pemkot akan panggil mereka sesuai mekanisme yang ada. Kenapa tidak masuk sekian hari, sekitar proses itu, mereka akan kita periksa," katanya pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda bahas Gafatar di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1).

Dikonfirmasi bagaimana dengan sanksi yang akan diberikan kepada kedua PNS, yang terbukti tidak masuk untuk bergabung dengan Gafatar. Nurwiyatno dengan tegas mengatkan,  tidak akan sampai melakukan pemecatan terhadap kedua PNS tersebut. "Yang jelas dia melanggar tidak masuk kerja. Kalau dari tidak masuk kerjanya tidak sampai pada pemecatan," tegasnya.


Sebelumnya, Achmad Rifai dan Sucipto, keduanya PNS Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Keduanya diduga kuat, bergabung dengan Gafatar, sehingga membolos kerja tanpa alasan, bahkan keduanya, mengajak serta, keluarganya seperti istri dan anak anaknya. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Candra Oeratmangun mengakui, kedua PNS nya sudah tidak masuk kerja. "Iya memang benar, keduanya PNS kami. Untuk Achmad Rifai sudah sebulan dan Sucipto baru seminggu tidak masuk kerja," katanya.

Untuk itu,  masih  Nurwiyatno Pemkot Surabaya akan melakukan pendekatan persuasif, pada pihak keluarga agar, mau menerima kembali anggota keluarganya yang tergabung Gafatar."Kita akan lakukan secara bertahap dan cek data kependudukan apa benar warga Surabaya," katanya pada wartawan, Senin (25/1).
  
Ia juga meminta kepada media agar, dalam memberitakan tidak terlalu menyudutkan Gafatar. Tujuannya, kata Nurwiyatno, supaya  pihak keluarga mau menerima kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Saat ini, lanjut Nurwiyatno, sudah ada sekitar 50-80 jiwa atau 15 keluarga yang akan diambil keluarganya. "Sekarang sudah ada. Kalau sudah siap, akan ada keluarga yang menjemput, sekarang ada 122 warga yang benar asal Surabaya, bahkan sebelumnya mencapai 300 jiwa. Tapi sekarang terus kita cek," pungkas dia. ( pan )



Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...