Skip to main content

Komisi D DPRD Jatim tekankan SKPD mitra kerja berikan ruang aspirasi kepada legislatif

Anggota komisi D DPRD Jatim Eddy  Paripurna
SURABAYA (Media Bidik) -  Menanggapi kinerja SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi D khususnya terkait pembangunan di wajibkan untuk memberikan ruang aspirasi kepada pihak legislative agar bisa memberikan ruang untuk masyarakat.

Namun secara fakta pihak legislator khususnya Komisi D DPRD Jatim mengapresiasi kepada SKPD yang menjadi mitra kerja karena dinilai mampu mencapai serapan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan kerja di tahun 2015. Menurut Edy Paripurna Ketua Komisi D DPRD Jatim menegaskan,akan tetapi pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, sebab evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan penyerapan anggaran yang sudah dilakukan pada pelaksanaan tahun 2015 kemarin.

" Dari data-data serapan dari masing-masing SKPD seperti Dinas PU Bina Marga dan PU Cipta Karya dan Tata Ruang ( DCKTR) di provinsi Jawa Timur pencapaian serapan anggaran sudah cukup bagus yaitu rata-rata di atas 90 persen," terangnya,di ruang Komisi D DPRD Jatim.

Politisi Fraksi PDIP yang berkumis tebal ini menambahkan, meskipun capaian kerjanya cukup baik, akan tetapi Komisi D berharap semua SKPD mitra kerja harus bisa bekerja lebih maksimal lagi di tahun 2016 tanpa mengurangi kualitas." Tahun 2016 pihak Komisi D telah merubah mekanisme kerja,jika dalam pembahasan APBD murni maupun perubahan selalu dihadapkan pada usulan atau pengajuan yang sudah baku dari SKPD," tegas Edy.

Karena itu ,tegas Edy Paripurna, pihaknya akan mengusukan ide atau pengajuan aspirasi sebagai bentuk pemikiran dewan Jatim bagi kemajuan wilayah di Jawa Timur,selain itu pengecekan dan evaluasi penyerapan anggaran serta rapat kerja tersebut guna mengetahui program kerja yang akan dilakukan SKPD mitra kerja pada tahun 2016 , pungkas Edy. ( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...