Skip to main content

FKPM Wisma Kedung Asem Indah Jadi Wakil Jawa Timur Dalam Lomba Polisi Masyarakat

SURABAYA (Media Bidik) -Tiga orang dari kepolisian Jepang bersama lima orang dari tim Mabespolri, siang kemarin (6/1) melakukan verifikasi terhadap kinerja Polisi Masyarakat (Polmas) binaan Polrestabes Surabaya. Verifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam lomba Polmas, hasil kerja sama Polisi Jepang dengan Polisi Republik Indonesia.

Kota Surabaya dipilih, serta mendapat rekomendasi dari Polda Jawa Timur untuk mewakili Provinsi Jawa Timur dalam keikutsertaan lomba. Hal tersebut diungkapkan Anzai Toshiya selaku tim verifikator dari Kepolisian Jepang saat bertandang ke Wisma Kedung Asem Indah, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut untuk bertemu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Wisma Kedung Asem Indah."Kunjungan ini adalah untuk melihat kondisi FKPM (Polmas) saat berada lapangan, selain itu pengumpulan data juga diselesaikan hari ini. Untuk lomba ini, dari 12 Provinisi di Indonesia yang mengikuti lomba, baru terkumpul sembilan (9) data, dan tiga (3) sisanya yakni, Polda Banten, Polda Gorontalo dan Polda Jatim. Nantinya, hasil kunjungan tersebut akan kami rangkum dan akan kami laporkan kepada Kapolda Jatim, dan segera dilakukan penilaian" tegas Anzai.

Anzai menambahkan, bahwa selama melakukan peninjauan, ia cukup kagum dengan FKPM  yang ada di Kota Surabaya. Pihak dari kepolisian Jepang merasa, sinergi antara masyarakat dan FKPM berupa kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja FKPM patut diacungi jempol. "Masyarakat sepenuhnya percaya dengan Polmas, jadi ada penanggulangan yang dilakukan sendiri oleh Polmas, sehingga tidak perlu kekepolisian," imbuh pria yang fasih berbahasa Indonesia ini.

Ketua RW V Wisma Kedung Asem Indah Didik Edy Susilo memberikan apresiasi tinggi terhadap adanya lomba ini. Ia merasa FKPM Wisma Kedung Asem Indah yang telah berdiri sejak tahun 2006 perlu mendapatkan hal baru seperti lomba yang diadak oleh Kepolisian Jepang. Berbagai inovasi telah diciptakan FKPM Wisma Kedung Asem untuk mencegah terjadinya tindak kriminal."One Way Gate dan indikator berupa stiker yang dibubuhkan di kendaraan warga menjadi cara termudah bagi para FKPM untuk membedakan kendaraan tamu dan warga. Ikhtiar ini dilakukan untuk mempersempit celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab masuk ke wilayah perumahan. Selain itu FKPM juga mengawasi terciptanya kampung yang Green and Clean," imbuh Didik.

Sementara itu, AKBP Dody Eko Wijayanto menjelaskan bahwa selama tiga minggu kemarin, pihaknya diminta Polda Jatim untuk mengirimkan paparan tentang Polmas, Dari paparan tersebut, dipilihlah 12 yang memenuhi kriteria, dan salah satunya adalah Jawa Timur."Sebenarnya Jawa Timur tidak masuk ke dalam pilot project mereka (Kepolisian Jepang). Kini pihak dari Kepolisian Jepang datang untuk verifikasi data dari paparan yang dikirim. Surabaya di setiap kelurahannya memimiliki FKPM dengan berbagai job desk, seperti di Wisma Kedung Asem Indah ada kearifan lokal yang ditanamkan di FKPM ini berupa campursari," imbuh pria yang memukai hadirin dengan bertindak sebagai dalang saat pagelaran wayang dalam acara tersebut.

Seno Supriyanto Ketua FKPM Wisma Kedung Asem Indah menjelaskan, yang membuat FKPM bisa bertahan hingga 10 tahun lamanya adalah dukungan dari warga. Setiap kegiatan, selalu diadakan evaluasi. Selain itu, para anggota FKPM juga secara rutin mengikuti tutorial dari kepolisian melalui Babinkantibnas."FKPM Wisma Kedung Asem memenangkan lomba cipta kampung aman dua kali berturut-turut. Kami mengatasi mulai dari konflik antar warga hingga masalah debt collector yang memaksa mengambil mobil milik warga. Penyeraham rekam jejak FKPM RW 05 sejak 2006 juga diserahkan sebagai penilaian," imbuh Seno

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...